DPR Diam Saat BBM Naik, Partai Gelora: Persekongkolan yang Sempurna!

Dia mengaku tidak heran apabila keputusan pemerintah itu dianggap sebagai agenda di belakang layar yang dikerjakan secara diam-diam. Terlebih DPR sebagai pihak pengawas anggaran sudah tidak lagi kritis.

"Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi, dan tidak transparan. Kami sayangkan, anggota DPR-nya sejak Omnibus Law itu, fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatannya sudah tidak ada," ujarnya dalam acara Gelora Talk, dikutip (9/9/2022).

Fahri juga menyoroti fenomena pendapatan masyarakat tidak bertambah, tetapi pengeluaran justru bertambah berkali lipat.

Hal itu akan berpengaruh pada neraca keluarga masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menyiapkan bantalan-bantalan sosial sebagai antisipasi dampaknya.

"Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa risiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia karena pendapatannya tidak bertambah, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli," ujar dia.

Lebih lanjut, Fahri mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM. Sebab hal itu bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia.

"Tidak semua perubahan besar di dunia itu direncanakan, bisa tidak direncanakan, dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini," ucap dia.