DPR Dorong Usul APBN Dipakai untuk Ponpes Al-Khoziny Dikaji Lagi

Menurut Saan, koordinasi dengan eksekutif maupun legislatif penting dilakukan agar pembangunan ulang ponpes yang ambruk itu tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Sebab, dana pembangunan yang berasal dari uang negara.

“Tujuannya memang baik ya untuk membantu, tapi kalau misalkan ada polemik kan kasihan pesantrennya juga. Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” tutur dia.

Pemerintah menyiapkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penanganan dan perbaikan pondok pesantren yang dinilai rawan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai pendanaan tersebut cukup untuk kebutuhan awal.

"Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuman dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta. Cuma sementara waktu dari APBN," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Dody menjelaskan, secara kelembagaan pengelolaan ponpes selama ini berada di bawah Kementerian Agama. Namun, karena kondisi darurat, Kementerian PU mengambil peran langsung untuk menangani ponpes yang dinilai rawan.

Sejak awal pekan, Kementerian PU telah membuka layanan hotline nasional yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kondisi bangunan ponpes. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Tim dari teman-teman Ditjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia," paparnya.

Kementerian PU menerapkan sistem sampling di sejumlah provinsi yang memiliki konsentrasi ponpes tertinggi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Beberapa wilayah lain seperti Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan turut menjadi prioritas.

Pendekatan sampling berjalan paralel dengan sistem hotline yang telah dibuka. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pendataan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pemerintah menetapkan prioritas utama pada bangunan ponpes yang dinilai paling rawan, guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

"Sementara kita mau sampling di sembilan provinsi. Sementara, sementara waktu. Sambil kita buka hotline itu, sehingga kalau ada info dari masyarakat bisa," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah tengah melakukan audit dan inventarisasi terhadap kondisi ponpes di seluruh Indonesia.

"Nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya, semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu," ujarnya.

Pemerintah berkomitmen memaksimalkan sumber daya yang ada agar keamanan dan keselamatan lingkungan pesantren dapat terjamin.