DPR Sudah Terima Surpres Panglima TNI tapi Diungkap Senin, Kenapa?

27 Nov 2022, 17:43 WIB

Ilustrasi Gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Kevin Handoko)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengklarifikasi bahwa pihaknya sudah menerima surat presiden berisi pengajuan calon Panglima TNI pada Rabu, (23/11/2022). Namun, parlemen justru baru bisa mengungkap surpres tersebut ke publik pada Senin, (28/11/2022).

Tanda tanya publik pun menyeruak. Mengapa untuk mengungkap sosok calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko "Jokowi" Widodo harus menunggu hingga beberapa hari kemudian.

Menurut Indra, hal itu lantaran harus menunggu kepulangan Ketua DPR, Puan Maharani yang melakukan kunjungan kerja ke Kamboja. Penyerahan secara resmi, kata Indra, akan diumumkan pada Senin pagi esok.

"Iya, (surpres sudah diterima) tertanggal hari ini. Tanggal 28 (November) itu hanya teknis penyerahan resminya saja," ujar Indra memberikan keterangan kepada media pada Rabu kemarin.

Menurut Indra, Puan berada di Kamboja untuk memimpin delegasi Indonesia di sidang parlemen ASEAN atau AIPA. Indonesia menerima palu sidang sebagai tuan rumah untuk sidang AIPA 2023.

Sidang penyerahan palu tuan rumah tersebut diterima Indonesia pada Kamis, (24/11/2022). Dengan begitu, Indonesia resmi menjadi tuan rumah ke-44 AIPA.

"Indonesia menjadi kekuatan itu. Untuk parlemen Indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah AIPA ke-44 di Indonesia," tutur dia.

Namun, penundaan pembacaan surpres mengenai calon Panglima TNI itu dikritik oleh sejumlah pihak. Apa kata mereka?

1. Surpres pengganti Panglima TNI tak harus diterima oleh Ketua DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Sementara, dalam pandangan analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, surpres tak harus diterima oleh Ketua DPR. Surpres wajib diterima oleh pimpinan DPR.

"Jika ketua berhalangan hadir, masih ada empat wakil ketua yang bisa menerima surpres. Bahkan, jika ketua hadir pun, tetap saja dia gak sendirian tetapi didampingi oleh para wakil ketua," ungkap Fahmi kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Sabtu, (26/11/2022).

Fahmi pun tak menampik bahwa masih dimungkinkan terjadi perubahan nama di dalam surpres. Calon Panglima TNI yang diusulkan oleh Jokowi tidak sesuai nama yang selama ini beredar di ruang publik.

"Sepanjang surpres belum diserahkan dan nama yang tercantum dibuka ke publik, maka informasi yang beredar tidak bisa dianggap valid. Kemungkinan munculnya nama yang berbeda akan tetap ada," tutur dia lagi.

Terlepas dari kemungkinan ada atau tidaknya kemungkinan perubahan nama, kata Fahmi, menunjukkan rumor yang berkembang menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terutama yang peduli pada isu pergantian Panglima TNI. "Publik khawatir presiden lebih mempertimbangkan hal-hal politis dalam pengusulan nama calon," katanya.

2. Menhan dukung Yudo Margono menjadi Panglima TNI selanjutnya

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menjadi salah satu pembicara di Ideafest, Jakarta Convention Centre (JCC), 25 November 2022. (Dokumentasi Media Menhan)

Sementara, selama ini nama calon Panglima TNI yang beredar di ruang publik adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono. Hal itu semakin diperkuat ketika pada Senin, (21/11/2022), ia dipanggil oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Ketika ditanyakan pendapat soal Yudo kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, ia mengaku yakin KSAL bisa mengemban tugas dan menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Andika bakal memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

"Saya kira jelas Beliau (Yudo) mampu kalau dipilih (jadi Panglima TNI) ya. Saya kira mampu. Semuanya baik-baik saja," ungkap Prabowo usai menghadiri acara Idea Fest di Jakarta Convention Centre (JCC), Jumat, (25/11/2022).

Namun, Prabowo tak menjawab sosok Panglima TNI seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ia tetap yakin Jokowi telah memilih sosok Panglima TNI yang siap menghadapi berbagai tantangan.

"Ya, saya kira presiden pada saatnya dan DPR akan menentukan yang terbaik," tutur dia lagi.

Selain Yudo, ada dua nama lain yang menjadi pesaing kuat untuk duduk sebagai Panglima TNI. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman.

3. Bila Yudo yang terpilih maka ia jadi Panglima TNI pertama dari matra AL di era Jokowi

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono (www.instagram.com/@tni_angkatan_laut)

Sementara, jabatan Panglima TNI idealnya dapat dijabat dari matra secara bergantian. Hal itu tertuang di dalam UU nomor 34 tahun 2004 pasal 13. Berikut isinya:

TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Namun, di era Jokowi, matra AL belum pernah kebagian menjabat Panglima TNI. Saat Jokowi resmi dilantik jadi presiden Oktober 2014 lalu, Panglima TNI ketika itu dijabat oleh Moeldoko yang dipilih oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, usai Moeldoko, Jokowi kembali memilih Panglima TNI dari matra Angkatan Darat (AD).

Berikut daftar Panglima TNI di era kepemimpinan Jokowi:

1. Matra Angkatan Darat

Jenderal Moeldoko menjabat 30 Agustus 2013 hingga 8 Juni 2015

2. Matra Angkatan Darat

Jenderal Gatot Nurmantyo menjabat 8 Juli 2015 hingga 8 Desember 2017

3. Matra Angkatan Udara

Marsekal Hadi Tjahjanto menjabat 8 Desember 2017 hingga 18 November 2021