DPRD Ajak Dedi Mulyadi Terjemahkan Orkestrasi Kebijakan

19 Mei 2025, 21:31 WIB

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan saat memimpin rapat paripurna di DRPD Jawa Barat beberapa hari lalu. (Dok humas PKS DPW Jabar).).

Intinya sih...

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan daerah.
Iwan mengingatkan agar Gubernur Jawa Barat tidak terlalu mengandalkan uang non-anggaran untuk mencegah konflik kepentingan yang tak kasat mata.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, Iwan menilai pembangunan Jabar tidak mungkin diselesaikan hanya dengan aksi langsung seorang diri, melainkan perlu diskusi dengan dewan perwakilan rakyat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari PKS, Iwan Suryawan mengingatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pentingnya kolaborasi dalam menyusun kebijakan daerah.

Dalam pernyataannya pada Senin (19/5/2025), Iwan menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif.

Belum lama ini, terjadi walkout dari fraksi PDIP saat Iwan membuka rapat paripurna DPRD Jawa Barat mengenai dua Raperda, tepatnya pada Jumat (16/5). Sebelum membahas Raperda, PDIP menuntut klarifikasi Dedi Mulyadi atas pernyataannya di Musrenbang di Cirebon yang dianggap merendahkan eksistensi DPRD Jawa Barat, karena tidak ingin terlalu banyak melibatkan dewan dalam kebijakannya di pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Iwan mengajak Dedi Mulyadi menerjemahkan konsep orkestrasi kebijakan secara bersama-sama dengan DPRD Jawa Barat. Ia menilai, kebijakan publik tidak boleh dijalankan secara sepihak tanpa kontrol dan partisipasi wakil rakyat.

“Sebaik-baiknya niat, tentu untuk kemanfaatan masyarakat luas. Tapi sebaik-baiknya tingkah laku, ada filosofi sapu nyere, kalau sendirian patah, kalau bareng-bareng kuat,” kata Iwan.

1. Hati-hati penggunaan uang non-anggaran rentan konflik kepentingan

Dedi Mulyadi di Gedung KPK pada Senin (19/5/2025). (dok. Humas KPK)

Iwan mengingatkan agar Gubernur tidak terlalu mengandalkan uang non-anggaran, seperti dana pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan yang tak kasat mata.

“Kalau Pemprov Jabar lebih senang pakai uang non anggaran, hati-hati juga syarat kepentingan yang tidak terasa, oleh kita sendiri sebagai pemimpin,” ujarnya.

2. Pembangunan Jawa Barat tak bisa diselesaikan sendiri

Dedi Mulyadi di Gedung KPK pada Senin (19/5/2025). (dok. Humas KPK)

Dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, serta beragam tantangan ekonomi, pendidikan, dan sosial, Iwan menilai tidak mungkin pembangunan diselesaikan hanya dengan aksi langsung seorang diri.

“Saya yakin Pak Dedi Mulyadi tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan berkeliling ke masyarakat, perlu diskusi dengan dewan perwakilan rakyat itu sendiri,” kata dia.

3. Wujudkan kepemimpinan kolaboratif dan ramah seperti budaya Sunda

Ilustrasi Orang Jawa (pixabay/Dedy_Timbul)

Iwan menekankan pentingnya karakter kepemimpinan yang inklusif, mencerminkan budaya Sunda yang sopan dan terbuka. Ia berharap Dedi Mulyadi tidak hanya fokus pada citra kepemimpinan, tetapi juga kolaborasi substantif.

“Orkestrasi kebijakan dan anggaran sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka, seperti layaknya budaya Sunda yang dikenal ramah, tamah dan sopan santun,” ucap Iwan.