DPRD DKI: Kenaikan Pajak 40 Persen Bisa Memicu PHK

Oleh karena itu, sambung Prasetyo, diperlukan solusi terbaik mengatasi persoalan tersebut. Ia akan meminta dinas terkait menjelaskan kembali langkah terbaik mengantisipasi dampak lain dari kebijakan, seperti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerja.

Bila banyak PHK sebagai dampak kebijakan tersebut, pastinya angka pengangguran di Jakarta meningkat. Sehingga menjadi kendala bagi Pemprov DKI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya akan bicara di dalam rapim (rapat pimpinan) dengan Dispenda (Bapenda-Red). Bijaklah pemerintah daerah memutuskan itu, dilihat dulu demografinya kayak apa. Kalau semua pengusaha dihajar 40 persen, ya bubar (bisnisnya). Pada tutup dan banyak PHK,” ujarnya.

Pemerintah DKI Jakarta resmi menaikkan pajak hiburan sebesar 40 persen pada tahun ini. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dalam Pasal 53 ayat (2) besaran pajak hanya berlaku untuk jasa hiburan tertentu yakni diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 persen," tulis beleid tersebut, dikutip Rabu (16/1/2024).

Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) menolak kenaikan besaran pajak barang dan jasa tertentu (PJBT), untuk bisnis spa yang mencapai 40 persen. Selain itu, ASTI juga mempermasalahkan masuknya bisnis spa ke dalam jasa hiburan dan kesenian.

Menurut Ketua ASTI, Mohammad Asyhadi, banyak pelaku usaha spa mayoritas usaha kecil menengah (UKM) tutup ejak pandemik COVID-19. Dampaknya, banyak pekerja kehilangan mata pencaharian dan kini belum bisa kembali normal. Di saat industri spa berusaha menata kembali usahanya, tiba-tiba dihadapkan pada munculnya aturan 40 persen pajak PBJT ini.

"Memasukkan usaha jasa pelayanan bisnis spa sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah tidak tepat,” kata Asyhadi dalam pernyataan resminya, dikutip pada Kamis, 11 Januari 2024.