Jakarta, IDN Times - Draf revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) melarang eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah.
Hal itu mengacu pada Pasal 182 Ayat 2 huruf jj dalam draf RUU Pemilu yang diterima IDN Times.
"jj. bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," demikian bunyi pasal tersebut.
Pada Pasal 182 Ayat 2 huruf ii draf RUU Pemilu, eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) juga dilarang untuk mengikuti pemilu dan pilkada. Sehingga, terjadi penyamarataan bagi eks HTI dan PKI pada draf tesebut.
"ii. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa lainnya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI," demikian bunyi pasal tersebut.
Pemerintah melalui Menko Polhukam mengambil langkah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei 2017. Pemerintah menilai, sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UU Negara Republik Indonesia 1945.
Pada kala itu, HTI sempat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI dan vonis tersebut dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi Jakarta pada September 2018.
Draf RUU Pemilu belakangan ini sedang menjadi perbincangan hangat. Selain melarang eks HTI ikut serta dalam pemilu, draf tersebut juga mengatur Pilkada 2022 yang saat ini menimbulkan pro kontra.
Draf RUU Pemilu adalah salah satu RUU yang masuk di dalam Prolegnas Prioritas DPR RI tahun 2021.