Drone Emprit: Ada Klausul Transfer Data Pribadi, Publik Makin Waspada

28 Jul 2025, 16:13 WIB

Lia Hutasoit

ilustrasi privasi (pexels.com/Karolina Grabowska)

Intinya sih...

Partisipasi warga dalam percakapan kebijakan digital meningkat, ditandai dengan munculnya tagar seperti #DataTerjaga dan #KebocoranData
Pemerintah perlu melakukan komunikasi dua arah dan penjelasan yang lebih mendalam terkait isu transfer data pribadi agar dapat memenuhi kebutuhan publik
Drone Emprit mencatat empat klaster utama aktor dan opini yang membentuk peta percakapan isu ini, meliputi publik, pendukung pemerintah, aktivis dan LSM, serta media

Jakarta, IDN Times - Berbagai respons publik muncul terkait klausul transfer data pribadi dalam Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade atau kesepakatan dagang RI-AS, yang diumumkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025.

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan reaksi warganet di media sosial terkait isu yang tengah hangat ini. IDN Times telah diizinkan mengutip hasil analisisnya.

Drone Emprit mengidentifikasi melalui pantauan percakapan di platform X (Twitter) dan media sosial lainnya, tidak ada narasi tunggal yang mendominasi isu ini.

"Tetapi yang jelas, tingkat kewaspadaan publik meningkat," kata dia, Senin (28/7/2025).

1. Percakapan warganet tentang isu data pribadi meningkat

ilustrasi privasi (pexels.com/Pixabay)

Ismail menjelaskan percakapan warganet meningkat membahas isu ini tetapi mereka menjadi waspada. Hal ini terlihat dari munculnya sejumlah tagar seperti #DataTerjaga, #TarifTrump, #DataPribadi, dan #KebocoranData.

"Peta respons publik yang dipotret oleh Drone Emprit menunjukkan bahwa kesepakatan transfer data pribadi bukan hanya soal diplomasi ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah identitas, kepercayaan, dan eksistensi warga negara dalam era digital," kata dia.

2. Pemerintah perlu dialog terbuka soal data pribadi dalam kesepakatan dagang RI-AS

Ilustrasi menteri kabinet prabowo (Instagram/@sekretariat.kabinet)

Ismail menjelaskan, pemerintah perlu peka bahwa komunikasi satu arah, dan penjelasan normatif tidak lagi mencukup untuk publik.

Menurut Ismail yang diperlukan dalam komunikasi publik soal berbagai isu terkini adalah dialog terbuka, akuntabilitas prosedural, dan pelibatan publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis.

3. Empat klaster utama aktor dan opini yang bentuk peta percakapan topik ini

ilustrasi data center (pexels.com/panumas nikhomkhai)

Drone Emprit juga mencatat respons publik yang tak hanya menuai perhatian dari pakar hukum, regulator, atau pelaku industri, tetapi juga menyulut debat luas di ruang publik digital.

Ada empat klaster utama aktor dan opini yang membentuk peta percakapan isu ini selama 23-26 Juli 2025, yakni publik, pedukung pemerintah, aktivis, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media.

Publik yang dominan dalam percakapan, menunjukkan kecemasan dan kecurigaan soal keamanan data pribadi. Pendukung pemerintah menekankan legalitas dan manfaat ekonomi, namun gagal menjawab kekhawatiran soal transparansi serta pengawasan.

Sementara, aktivis dan LSM mengkritik landasan hukum AS dan kesiapan Indonesia, menuntut peninjauan ulang. Sedangkan, media sebagian hanya mengutip pemerintah, lainnya menyoroti celah hukum, dan ada juga fokus keresahan publik.