Jakarta, IDN Times - Jenderal TNI Dudung Abdurachman resmi menyandang status baru. Dia dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). Proses pengukuhan ini berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Pengukuhan Dudung sebagai guru besar atau profesor ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, 27 Oktober 2023. Surat ini juga jadi dasar pengukuhan Dudung.
Pengukuhan Dudung ini dipimpin langsung oleh Ketua Senat Dewan Guru Besar STHM, Jenderal TNI (Purn) Prof. A.M. Hendropriyono. Turut hadir juga guru besar STHM lainnya seperti Prof Gayus Lumbuun dan Prof Hikmahanto Juwana.
"Saya berterima kasih kepada Dewa Senat yang mengukuhkan saya dan tentunya berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat yang telah berkontribusi dalam rangka menguatkan kepemimpinan saya di Angkatan Darat," ujar Dudung selepas pengukuhan.
Lebih lanjut, mengenai gelar profesor dan status guru besar yang dia sandang sekarang, hal itu dinilai Dudung jadi bukti pentingnya keterhubungan antara disiplin militer dan nonmiliter. Selain ilmu militer, Dudung sadar ada ilmu lain yang harus dikuasai.
"Kalau ilmunya militer itu kan ilmu katon, ilmu yang kelihatan betul. Tapi kalau ilmu sipil itu bagaimana kita berinteraksi, memahami masyarakat bahkan memahami lingkungan sehingga nantinya pada saat mengambil keputusan kita tidak serta merta dengan kekuatan-kekuatan militer itu sendiri," kata Dudung.
Dalam acara pengukuhan itu, Dudung sempat melakukan orasi ilmiah dengan tajuk 'Pengaruh Geopolitik dan Geostrategi terhadap Penguatan Kepemimpinan TNI Angkatan Darat dalam Mewujudkan Fungsi Ketahanan Nasional'.
Orasi ini salah satunya menyoroti pentingnya perubahan manajemen kepemimpinan di TNI Angkatan Darat. Dia menyebut, kepemimpinan harus lebih adaptif dan mengikuti kemajuan zaman. Apalagi sekarang banyak jajaran prajurit TNI AD yang masuk kategori Generasi Z.
"Berbeda dulu sifatnya kepemimpinan top down sekarang kita harus mengayomi, mendengarkan pendapat-pendapat mereka (prajurit). Karena kalau kita mengeluarkan keputusan sepihak, justru nantinya tidak akan sejalan di dalam organisasi," kata Dudung Abdurachman.