Dudung Tepis Masyarakat Semakin Takut Bicara Politik di Era Prabowo

14 Mei 2026, 08:24 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Dudung Tepis Masyarakat Semakin Takut Bicara Politik di Era Prabowo

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih

Dudung Abdurachman menegaskan tidak ada intimidasi atau ancaman terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik politik di era Presiden Prabowo, serta menilai isu ketakutan publik tidak berdasar.
Survei SMRC menunjukkan 53 persen warga merasa takut berbicara politik pada Maret 2026, meningkat dari 51 persen saat awal pemerintahan Prabowo pada Oktober 2024.
Hasil survei juga mencatat 51 persen warga menilai pemerintahan Prabowo sering mengabaikan konstitusi dan 58 persen merasa takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menepis survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menyatakan mayoritas masyarakat semakin takut bicara politik di era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, selama ini tidak ada intimidasi yang dilakukan pemerintah.

"Saya rasa tidak ada tuh intimidasi, tidak ada hal-hal yang membuat tekanan atau memberikan statement mengoreksi pemerintah kemudian ada ancaman," ujar Dudung di kantor KSP, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

"Saya rasa tidak ada, janganlah dibuat-buat seperti itu. Menurut saya nggak ada ancaman-mengancam seperti itu. Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga mengklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi," sambungnya.

1. Prabowo dianggap terima masukan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Dudung mengatakan, Presiden Prabowo merupakan orang yang bisa menerima masukan. Prabowo juga dianggap untuk mendorong siapa saja menyampaikan pendapat.

"Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan, 'kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain'. Beliau mau, saya menyampaikan saran masukan, beliau mau kok. Ya jangan kemudian dipelintir seakan-akan tidak mau menerima masukan," kata dia.

Meski demikian, Dudung mengakui, pemerintahan belum sempurna. Namun, dia mengajak semua pihak untuk sama-sama membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Kita harus punya hati nurani yang sama-sama ingin membangun bangsa ini," ucap Dudung.

2. 53 persen warga takut bicara politik pada survei SMRC

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani (Youtube.com/SRMC)

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan, mayoritas rakyat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto takut berbicara politik. Menurutnya, hal itu juga sesuai dengan data survei yang dilakukan SMRC dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Saiful menyampaikan, saat awal Prabowo dilantik pada Oktober 2024, ada 51 warga yang menyatakan takut bicara politik. Kemudian, pada saat survei Maret 2026, jumlah masyarakat yang takut bicara politik naik menjadi 53 persen.

"Sekarang lebih banyak orang yang menyatakan umumnya masyarakat takut bicara politik," ujar Saiful Mujani dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/5).

Saiful menjelaskan, survei yang dilakukan SMRC dengan pertanyaan yang sama sudah dilakukan sejak 2004. Pada April 2004, masyarakat yang takut bicara politik hanya 24 persen.

Angka ketakutan sempat turun 14 persen pada Juli 2004. Angka masyarakat takut berbicara politik naik tinggi menjadi 43 persen pada Mei 2019.

"Ketika Prabowo dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024 sampai sekarang, mayoritas masyarakat menilai umumnya masyarakat takut bicara politik," kata Saiful.

3. Era Prabowo dianggap sering abaikan konstitusi

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani (Youtube.com/SRMC)

Lebih lanjut, Saiful mengatakan, dalam SMRC dan LSI, masyarakat menilai era Prabowo dianggap sering mengabaikan konstitusi. Pada survei Maret 2026, ada 51 persen warga menilai pemerintahan sekarang selalu atau sering mengabaikan konstitusi dan perundang-undangan.

Saiful melanjutkan, hanya 38 persen yang menyatakan jarang atau tidak pernah mengabaikan konstitusi dan perundang-undangan.

Selain itu, Saiful mengungkapkan, pada survei Maret 2026, ada 58 persen warga yang merasa selalu atau sering takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat. Angka tersebut mengalami kenaikan pada Februari 2024.

"Pada Februari 2024, warga yang merasa umumnya masyarakat takut penangkapan semena-mena masih hanya 36 persen. Pada Oktober 2024, ketika Prabowo mulai menjadi Presiden, angkanya melonjak menjadi 51 persen dan 58 persen pada Maret 2026,” ucapnya.