Dukung Kebijakan Prabowo, Perindo Gelar Bimtek Anggota DPRD
Jakarta, IDN Times - DPP Partai Perindo mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi ratusan anggota DPRD terpilih di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan anggota legislatif Perindo dalam menjalankan tugas dan fungsi utama mereka.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP Perindo, Andi Yuslim Parawari, mengatakan ada tiga fungsi utama DPRD yang harus dioptimalisasi, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif, yang tentunya tiga fungsi utama, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan," ujar Andi.
1. Anggota DPRD dari Perindo harus bersinergi dengan kepala daerah
Andi berpesan kepada anggota DPRD dari Perindo agar bersinergi dengan kepala daerah. Meski demikian, kata Andi, fungsi pengawasan harus tetap berjalan.
"Secara global bahwa kita menyatukan sinergi, kita sebagai anggota DPRD di kabupaten/kota maupun provinsi bersinergi dengan kepala daerah terpilih tetap menjalankan fungsi pengawasan, kritis membangun sehingga fungsi kontrol itu tetap terjaga," ucap dia.
2. Perindo komitmen dukung kebijakan Prabowo
Dalam bimtek ini, Perindo juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang swasembada pangan. Andi menyatakan, dukungan ini akan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dirumuskan anggota DPRD dari Perindo.
Ia meyakini, kebijakan swasembada pangan adalah langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Menurutnya, Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk memanfaatkan komoditas lokal yang melimpah.
"Kalau bicara swasembada pangan sebenarnya bagaimana pemerintah bisa menahan importasi dengan Indonesia sebagai negara agraris, kemudian hampir semua komoditi bisa tumbuh di negara kita," kata dia.
3. Swasembada pangan bagian dari kemerdekaan
Lebih jauh, Andi menilai swasembada pangan merupakan bagian dari kemerdekaan pangan yang menjadi visi besar pemerintahan Prabowo Subianto. Ia optimis, kebijakan ini dapat menjadi solusi dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.
"Swasembada pangan itu adalah bagian dari kemerdekaan pangan harapannya kita bisa menekan angka kemiskinan dan menaikkan target ekonomi 8 persen yang Pak Presiden Prabowo selalu menggaungkan itu program 08, nol kemiskinan dan delapan persen peningkatan ekonomi itu adalah target," jelas Andi.