Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen mencapai net zero emission (NZE), dengan target global pada tahun 2050. Adapun Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.

Sejumlah langkah telah ditempuh Pemerintah Indonesia, di antaranya menjalin kerja sama strategis dengan negara maju dalam upaya NZE. Terbaru, Indonesia dengan Jepang menggelar Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) ke-8 sebagai ajang penting untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang di sektor energi pada 5 Desember 2024.

“Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi dengan target 915 juta ton CO2 pada 2030, termasuk kontribusi sektor energi sebesar 358 juta ton. Sementara itu, pencapaian Indonesia pada 2023, di mana emisi berhasil dikurangi sebesar 128 juta ton melalui efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

1. Indonesia mendukung pengembangan industri baterai

Ilustrasi baterai mobil listrik (byd.com)

Bahlil menjelaskan, Indonesia juga berkomitmen memanfaatkan potensi mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan mangan untuk mendukung pengembangan industri baterai. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan nilai tambah dan mempercepat inovasi di sektor energi. 

"Dengan menggabungkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan keahlian teknologi Jepang, kedua negara dapat mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim,” ucap Bahlil.

Selain Jepang, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Kanada dalam upaya mencapai NZE melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) terkait mineral kritis yang ditandatangani Menteri Bahlil dan Pemerintah Kanada pada 3 Desember 2024. MoU ini mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan. 

2. Dukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi

Editorial Team

Tonton lebih seru di