Begini Langkah Strategis Indonesia Dukung Net Zero Emission Global

23 Des 2024, 13:30 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen mencapai net zero emission (NZE), dengan target global pada tahun 2050. Adapun Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.

Sejumlah langkah telah ditempuh Pemerintah Indonesia, di antaranya menjalin kerja sama strategis dengan negara maju dalam upaya NZE. Terbaru, Indonesia dengan Jepang menggelar Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) ke-8 sebagai ajang penting untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang di sektor energi pada 5 Desember 2024.

“Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi dengan target 915 juta ton CO2 pada 2030, termasuk kontribusi sektor energi sebesar 358 juta ton. Sementara itu, pencapaian Indonesia pada 2023, di mana emisi berhasil dikurangi sebesar 128 juta ton melalui efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

1. Indonesia mendukung pengembangan industri baterai

Ilustrasi baterai mobil listrik (byd.com)

Bahlil menjelaskan, Indonesia juga berkomitmen memanfaatkan potensi mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan mangan untuk mendukung pengembangan industri baterai. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan nilai tambah dan mempercepat inovasi di sektor energi.

"Dengan menggabungkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan keahlian teknologi Jepang, kedua negara dapat mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim,” ucap Bahlil.

Selain Jepang, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Kanada dalam upaya mencapai NZE melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) terkait mineral kritis yang ditandatangani Menteri Bahlil dan Pemerintah Kanada pada 3 Desember 2024. MoU ini mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan.

2. Dukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meninjau PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, Sabtu (21/12/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Kolaborasi ini diharapkan mendukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.

"Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen. Target Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah 8 persen, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut," jelasnya.

Sementara itu, dalam ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF), Bahlil menegaskan komitmen Indonesia untuk soal transisi energi sebagai terobosan utama dalam mewujudkan komitmen global guna mencapai dekarbonisasi. Indonesia bahkan menunjukkan sikap serius atas upaya tersebut kepada Pemerintah Tiongkok.

"Kami telah mengembangkan Peta Jalan Emisi Nol Bersih atau net zero emission (NZE) yang komprehensif di sektor energi," ungkapnya.

3. Pemerintah Indonesia menerapkan strategi menuju karbon netral

Seorang petugas berbaju biru melakukan maintenance pada panel surya yang terpasang di PLTGU Tambaklorok Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia menawarkan peluang kolaborasi kepada Tiongkok. Tawaran ini atas dasar besarnya potensi sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh Indonesia, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kayan (13.000 MW) dan Mamberamo, Papua (24.000 MW).

"Ini sebuah potensi yang kita tawarkan ke Tiongkok untuk bisa berkolaborasi bersama. Ini tidak mungkin kita lakukan sendiri," jelas Bahlil.

Aspek lain yang menjadi fokus pemerintah ke depan adalah keberadaan hilirisasi yang berorientasi pada energi hijau dan industri hijau. Implementasi kebijakannya adalah energi listrik. Untuk itu, berdasarkan roadmap transisi energi, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi menuju karbon netral dari sisi suplai, seperti fokus pada pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, dan hidrogen.

Di samping itu, langkah lain yang diambil adalah penghentian pembangkit listrik batu bara secara bertahap, dan penggunaan teknologi rendah emisi, yaitu teknologi CCS/CCUS. Sementara dari sisi demand, antara lain pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemanfaatan biofuel, dan penerapan manajemen energi. (WEB)