Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kemenag, Kemenpora, dan OJK.
Kementerian dan lembaga negara itu sepakat mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, pihaknya mendukung langkah KPU mencegah aliran dana ilegal digunakan para peserta pemilu untuk biaya kontestasi politik.
"Prinsipnya, PPATK ingin pemilu ke depan ketika memilih kepemimpinan dengan adu gagasan visi dan misi. Bukan adu suap menyuap apalagi berasal dari sumber-sumber ilegal," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.
Ivan menuturkan, batasan aliran dana sumbangan untuk kampanye peserta pemilu juga sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).
PPATK akan melakukan kajian terkait kebijakan yang tepat dan langkah pencegahan untuk bersinergi dengan aturan tersebut.
"Selanjutnya di aturan juga ada batasan penyumbang, nah itu PPATK juga akan melakukan kajian khusus," beber Ivan.
"Nanti kami akan bertukar informasi, sosialisasi sama-sama dengan KPU dan kami siap mendukung KPU ini agar menjadi pemilu yang bersih," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut, pihaknya tak bisa kerja sendirian dalam menyukseskan Pemilu 2024. Menurut dia, perlu ada kolaborasi antar lembaga dan kementerian.
Di samping itu, Hasyim mengingatkan mengenai kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Nantinya akan disiapkan semacam rekening khusus untuk menghimpun dana kampanye.
Oleh sebabnya, KPU akan berkoordinasi dengan PPATK mengenai aturan rekening khusus dana kampanye tersebut.
"Nah untuk itu disiapkan ada rekening khusus dana kampanye. Pasti modelnya bank-able atau transfer-able melalui bank dan ada lembaga yang khusus menangani transaksi keuangan yaitu PPATK. Sehingga PPATK juga akan mempunyai kontribusi dalam hal pelaporan-pelaporan dana kampanye," imbuh Hasyim.