Derita Muslim Uighur di Xinjiang Versi Presiden Organisasi Kepemudaan

Dalam pemaparannya di hadapan ratusan jemaah Masjid Al Azhar Abdusselam mengatakan, sebelum menjadi bagian dari Tiongkok tahun 1949, penduduk Uighur di Turkistan Timur merupakan penganut agama Islam dan menjadi negara bagi kaum muslim.

Namun, usai diduduki Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1949, Pemerintah Tiongkok kemudian melakukan berbagai pelarangan, salah satunya melarang umat muslim Uighur beribadah di masjid. Untuk bisa masuk dalam masjid, harus menggunakan semacam kartu izin yang untuk mendapatkannya sangat sulit.

Di depan masjid sudah terpasang pengumuman orang yang tidak boleh masuk masjid di antaranya aparatur sipil negara RRT, pensiunan, anak di bawah 18 tahun, kaum wanita, dan anggota partai komunis.‎

"Untuk mendapatkan kartu izin masuk masjid butuh waktu 4 hingga 5 tahun. Seperti mencari visa hanya untuk masuk masjid," katanya.

Ketika sudah masuk masjid maka di dalam masjid tepatnya di depan mimbar tempat untuk salat, sudah terpasang bendera RRT sehingga ketika sujud seolah-olah menyembah bendera RRT.

"Umat muslim Uighur seakan-akan tunduk pada lambang komunis ketika salat," ucapnya.‎
‎

Pemerintah RRT, kata Abdusselam, berusaha mengelabui pandangan dunia internasional dengan memperlihatkan masjid yang berdiri megah, namun di depan masjid ada pagar tinggi sehingga tidak bisa dimasuki oleh warga muslim Uighur untuk menunaikan salat.

"Dalam dua tahun terakhir ini sudah 5.000 lebih masjid yang dihancurkan oleh pemerintah komunis China. Jika masih ada bangunan masjid, maka diubah menjadi tempat diskotik hingga tempat maksiat lainya," ucapnya.

Menurut Abdusselam, umat dan ulama muslim Uighur juga mendapatkan perlakuan yang sangat keji, yaitu mereka dikumpulkan dalam sebuah lapangan kemudian disuruh berjoget dan itu merupakan penghinaan kepada ulama.

"Kalau mereka menolak maka mereka dianggap teroris dan ditangkap serta dipenjarakan," ucapnya.

Tak hanya itu, pemerintah komunis China memberikan tekanan ketika umat muslim seharusnya menjalankan ibadah puasa, tapi dilarang. Bahkan selama satu bulan Ramadan diadakan pesta minuman keras dan lagi-lagi bagi siapa yang menolak ikut pesta dan tetap puasa, dianggap sebagai teroris.

"Minimal mereka jadi penonton, jika menolak maka dianggap teroris," tuturnya

Agar umat muslim Uighur meninggalkan agama Islam, Pemerintah RRT membuat sebuah program keluarga saudara kandung. Dalam program tersebut, warga China dari suku Han yang matanya sipit, selama dua minggu tinggal di rumah muslim Uighur dan makan bersama. Parahnya mereka juga tidur bersama orang muslim.

Beberapa tahun lalu hampir 1, 2 juta orang China, yang sebagian besar adalah tentara dan juga polisi, masuk ke keluarga muslim Uighur untuk mengawasi aktivitas keagamaan.

"Bagi orang yang menolak diawasi, akan dicap sebagai teroris dan dimasukkan dalam penjara serta disiksa," tuturnya.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah komunis China juga menimpa anak gadis dari warga Uighur. Para anak gadis itu dinikahi secara paksa oleh orang komunis, dan jika keluarga gadis menolak akan dicap sebagai teroris.

"Banyak anak gadis saat menikah justru menangis sedih karena jika menolak, penjara sudah di depan mata," tuturnya.‎

Abdusselam mengatakan, begitu banyak penderitaan yang menimpa umat Islam Uighur hingga mereka putus asa dan meminta fatwa kepada ulama, agar memperbolehkan untuk bunuh diri karena tidak kuat dengan penderitaan. Namun, ulama lokal melarangnya demikian pula ulama internasional juga melarang tindakan bunuh diri.

"Hingga putus asanya minta fatwa untuk bunuh diri tidak dosa," ucap Abdusselam.

Dalam penjelasan di hadapan ratusan jemaah Masjid Al Azhar, Adduselam juga mengatakan, dalam kamp-kamp penampungan ibu-ibu dan anak-anak yang berusia 4 hingga 5 tahun, disuruh oleh penjaga kamp penampungan untuk mengucapkan kalimat kufur tidak mengakui agama.

"Jika mereka tidak mau mengucapkan kalimat kufur, hukumannya paling ringan tidak diberi makan dan minum serta ada hukuman yang lebih berat lagi," terangnya.‎

Namun, ketika IDN Times mencoba mengkonfirmasi lokasi pelanggaran HAM yang disebut Abdusselam dan apakah hingga saat ini masih berlangsung,  tim dari Abdusselam yang merupakan warga negara Indonesia, meminta Abdusselam tidak menjawabnya.