Eks Dewan Pakar AMIN: Anies Serius Pikirkan Balik ke Pilkada Jakarta

Ada proses yang mengejutkan dari kampanye kemarin, karena ternyata antusiasme Mas Anies dan Gus Imin itu di luar dari ekspektasi kami. Itu (meraih 40 juta suara), efek kualitatif. 

Bagi kami ada banyak kelompok masyarakat yang mau terlibat dengan tulus, sukarela, antusias. Itu yang perlu kami hargai, apresiasi dan rawat. Karena sayang. Mereka sudah menaruh harapan kepada Mas Anies. 

Mereka sudah menilai Mas Anies sebagai suatu simbol gerakan perubahan yang harus terus dilakukan pasca pilpres. 

Sejauh ini sih belum ada, kira-kira bentuk kongkret yang diinginkan Mas Anies. Karena kalau mau buat ormas, udah terlalu banyak yang buat. Atau kalau mau buat partai, gak perlu. 

Pandangan saya pribadi, sebaiknya Mas Anies bergabung ke partai politik atau minta dukungan partai. Tapi, pesan yang tersirat dari Mas Anies juga seperti itu sebelum ada minat dengan partai politik. Karena ada hitung-hitungan lebih lanjut. 

Yang jadi perhatian saat ini adalah political capital dari Mas Anies sebagai mantan capres yang perlu kita jadikan sesuatu yang kongkret dalam arti tidak sekedar gerakan tapi juga semacam satu agenda yang kami coba wujudkan. 

Bentuknya seperti apa, kami juga belum tahu. Mas Anies butuh berkontemplasi. Saat ini Beliau rehat dulu selama paling tidak satu bulan. Setelah itu, ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih real tentang beberapa opsi yang sudah muncul. 

Salah satunya kembali ke Jakarta. Jadi, gerakan perubahan bisa kita wujudkan dengan skala urban di Jakarta. 

Mungkin itu jauh lebih efektif. Tapi, ini belum pasti karena Mas Anies belum memberi sinyal lampu hijau tentang itu. 

Ya, pasti ada ketidakpuasan, ketidakadilan. Ya, tapi kan itu sudah tidak relevan lagi, itu semua sudah selesai. 

Mau diapakan lagi? Kan sudah selesai. Putusan MK kan bersifat final dan mengikat. Ya, sudah move on saja. 

Catatan yang dibuat oleh MK seharusnya tidak diabaikan begitu saja karena itu kan juga datang dari tim 01 dan 03. Artinya, itu akan menjadi rambu-rambu yang akan kami pakai juga. Apalagi kalau kita lihat masih ada semacam kepentingan dari Pak Jokowi mempengaruhi proses pilkada nanti, khususnya pemilihan calon gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ).  

Kami menduga ada upaya untuk menghalangi seandainya Mas Anies ikut Pilkada. Kan posisinya dia tetap berpengaruh. 

Salah satunya itu. Saya gak tahu apakah Prabowo akan ikut dalam permainan itu, nanti kita lihat. 

Saya sudah memberikan komitmen ke Mas Anies dengan bilang apapun yang ingin dilanjutkan ya silakan saja. I am in the position of stand by. 

Memang saya dari sejak masih mahasiswa sudah memiliki semangat aktivisme, jadi suka saja (terlibat dalam kegiatan perubahan). Di sisi lain, ini adalah cara mewujudkan cita-cita atau ideologi yang saya percayai sebagai akademisi. 

Kalau dilihat dari kaca mata itu (partai mengusung slogan perubahan lalu merapat ke kubu keberlanjutan), memang aneh ya. Tidak konsisten kan?

Ketika di masa kampanye, mereka menjual nama Anies dan mengusung ide perubahan. Begitu kalah, berbelok dan berubah lagi. 

Kalau kita lihat, Mas Anies kan juga seorang politisi. Dia paham banget perilaku dan apa yang dilakukan oleh partai. Jadi, dia tidak akan baper (melihat kelakuan parpol pengusung). Ini kan rasionalitas parpol saja. 

Lagipula di konstitusi kita kan memang tidak dikenal adanya oposisi. Tidak aturan kalau Anda kalah maka Anda tidak bisa masuk pemerintahan. 

Mas Anies sendiri juga menyadari bahwa bukan penguasa partai sehingga tidak bisa mengatur mengenai keputusan parpol. Komitmen dia untuk tetap mengambil posisi oposisi tidak berarti dia akan mengharapkan parpol pendukungnya ada di belakang dia. 

Insya Allah, 100 persen iya. Kalau dia memilih masuk (ke kabinet Prabowo), risikonya terlalu besar. Karena kita berbicara mengenai 40 juta suara yang sudah memberikan dukungan untuk dia.

Orang yang memberikan dukungan ini tidak peduli terhadap partai yang mendukung Anies akan masuk ke pemerintahan atau tidak. Tapi, mereka akan sangat kecewa ketika Anies ternyata mau dimasukan ke dalam kabinet dan menjadi pembantu Prabowo. 

Bila momen itu terjadi, akan terjadi sikap yang tidak konsisten dari Mas Anies. Itu sudah terjadi kepada Pak Prabowo di 2019. Jadi, kemungkinan besar itu (Anies menjadi menteri di kabinet Prabowo) tidak akan terjadi. 

Prabowo itu jauh lebih pintar dari Jokowi. Pendidikan juga jauh lebih tinggi. Pergaulannya jauh lebih luas dan tentu keinginan serta mimpi-mimpinya jauh lebih besar daripada sekedar bangun ini dan itu. 

Dia akan punya visi sendiri. Mungkin masih akan ada beberapa hal yang dia lanjutkan dari Jokowi dan itu tak bisa dihindari. Tetapi, saya yakin dia membangun rezim sendiri dengan warnanya sendiri. 

Coba, dilihat wakil presiden itu portofolionya apa sih? Gak ada! Wapres di dalam konstitusi kita tidak punya power, tak punya otoritas.

Dia cuma pengganti presiden dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi, gak punya otoritas. Yang membuat dia posisi wapres spesial terjadi di zaman Pak JK.

Itu pun karena, Pak JK dan Pak SBY sejak awal sudah membuat semacam kesepakatan. Di mana, Pak JK mengurus isu ekonomi dan perdagangan, sedangkan SBY fokus kepada isu sosial, politik dan pertahanan.

Keduanya berhasil. Pembagian job description ini berhasil. Tetapi, secara konstitusi tidak ada otoritasnya wapres. 

Wapres itu tidak bisa merintah-merintah menteri atau bikin proyek tertentu. Tentu, dia bisa memberikan masukan untuk pembentukan kabinet. Tapi, kembali lagi di negara kita karena menganut sistem presidensial. Artinya, keputusan ada di tangan presiden. 

Coba, dilihat ketika Jokowi membentuk kabinet di 2019. Apakah ketika Ma'ruf Amin diajak ngobrol? Kan hanya ketika JK saja yang menjadi wapres yang membawa masuk (ke kabinet) beberapa orang, termasuk Anies Baswedan, Sudirman Said. 

Makanya, saat ini saya menduga Jokowi sedang panik mencari cara agar bisa punya akses ke Istana setelah 20 Oktober. 

Sudah pasti Prabowo lebih memilih melanjutkan makan siang gratis. Kan sudah diberi sinyal oleh Pak Sudradjad Djiwandono ketika diwawancarai di program Rosi (Kompas TV). Beliau kan ekonom murni dan pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Beliau juga Guru Besar. 

Saya yakin Beliau juga punya pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ekonominya Prabowo. 

Kan kami sudah ingatkan setahun yang lalu. Salah satu pertimbangan mengapa saya memilih bergabung ke timnas AMIN, karena dia menerima pemikiran-pemikiran saya terkait IKN. 

IKN tidak akan menjadi Hambalang jilid II. Proyek itu diprediksi akan tetap dilanjutkan dengan biaya yang tersisa. Tapi, tidak akan selesai sebagai sebuah kota. Paling hanya menjadi sebuah kompleks perkantoran. 

Tidak menutup kemungkinan ya Pak Prabowo bisa saja mengembalikan lagi status ibu kota dari IKN ke Jakarta. Kalau dia melihat transisi IKN sangat tidak efisien. 

Jadi, bisa saja Prabowo mengatakan 'okelah kita kembalikan ke Jakarta dulu (status ibu kota), kita selesaikan (pembangunan IKN) sampai berfungsi dengan baik, baru kemudian kita pindah.'

Konsekuensi pemindahan ibu kota ini sebenarnya juga berdampak ke negara asing. Karena mereka juga harus memindahkan gedung kedutaannya ke IKN. Tempo hari kan mereka dilobi untuk beli tanah di IKN tapi belum ada yang tertarik. Karena mereka belum yakin saja bahwa ini akan menjadi sebuah kota yang sepenuhnya berfungsi menjadi ibu kota. 

Tapi, kan Presiden Jokowi tetap ngotot ingin pindah pelan-pelan ke sana bulan Juli. Dia tidak mau pindah sendiri, makanya dia minta paling tidak ASN-ASN juga sudah ada di sana. 

Masalahnya adalah Juli nanti perumahan untuk ASN belum selesai. Jadi, Menpan RB sudah mengeluarkan surat keputusan untuk menunda pemindahan ASN sampai bulan September. Jadi, setelah 17 Agustus (mereka baru pindah). 

Kemungkinan, para ASN akan diinapkan di Balikpapan supaya bisa hadir di upacara bendera 17 Agustus mendatang. 

Kalau melihat dari luar, katanya sih sudah 70 persen. Tapi, saya ragu. Karena dari luar saja, struktur luarnya saja belum selesai banget.

Estimasi saya butuh waktu satu tahun lagi untuk benar-benar siap. Kelihatannya Jokowi tetap mendesak. Jadi, yang akan dilihat pada upacara 17 Agustus ya apa adanya. Mungkin sudah kelihatan bentuknya tapi masih ada pekerjaan di sana-sini. 

Buat Mas Anies, itu sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pak Prabowo. Jadi, saya kira tidak ada kepentingan Mas Anies untuk cawe-cawe di dalam proses transisi. Karena pasti Prabowo akan merasa risih kalau coba dikasih saran dari orang yang dia kalahkan. 

Ngapain juga Mas Anies kasih saran? Kan toh kompetisinya sudah selesai. Dia sendiri sudah memberikan ide dan gagasan apa yang dia lakukan. Ternyata 58 persen justru memilih program makan siang gratis, ya sudah gak apa-apa. Biarkan saja. Itu konsekuensi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Saya kira pemerintah dan masyarakat Singapura cukup positif melihat kandidat-kandidat yang muncul. Jadi, mereka suka dengan Anies. Mereka tidak ada masalah dengan Prabowo, mereka senang melihat Ganjar. Jadi, tidak ada konotasi-konotasi negatif yang muncul. 

Hanya satu kekhawatiran dari Singapura kalau ada politisi yang terlalu kuat ideologi keislamannya. Sementara, hal itu gak dilihat dari ketiga calon presiden. 

Meski UAS (Ustaz Abdul Somad) dukung Anies, tapi kan mereka melihat secara keseluruhan bagaimana Anies didukung oleh kelompok liberal dan masyarakat sipil.