Eks Pimpinan KPK: Gak Perlu Ribut Bila Ingin Buru Djoko Tjandra

Syarif mengakui perjanjian ekstradisi yang sudah dimiliki oleh kedua negara tidak menjadi jaminan negara tempat Djoko bersembunyi mau menyerahkan dia. Apalagi ia tergolong masih memiliki banyak sumber daya finansial dan masih bersedia berinvestasi di negara tujuan. 

"Ya, pasti ada keuntungan ekonomi yang didapat dengan membiarkan Djoko di sana," ungkap pria yang sempat menjadi pengajar di Universitas Hassanuddin itu. 

Ia menegaskan pekerjaan untuk memburu koruptor atau buronan tidak akan pernah sukses bila dilakukan dengan cara ribut-ribut. Salah satunya yang disampaikan ke ruang publik yakni ingin menghidupkan kembali tim pemburu koruptor. 

"Semua pekerjaan memburu koruptor itu harus dengan silence operation," tutur dia lagi. 

Syarif kemudian memberikan contoh kesuksesan KPK memboyong mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin tahun 2011 lalu di Kolumbia. Komisi antirasuah sukses menciduk Nazaruddin tanpa bantuan tim pemburu koruptor yang berada di bawah Kemenkopolhukam. 

"Jadi rute pelariannya, dia dari Indonesia, langsung ke Singapura, langsung ke Vietnam, pergi ke Kamboja, langsung mencharter pesawat ke Kolumbia," tutur Syarif 

Bila penyidik KPK bersikap lambat, maka Nazaruddin ketika itu tidak bisa ditangkap di Kolumbia. Selain itu, ungkap Syarif, kerja sama antar instansi di dalam Indonesia terjalin baik. 

"Kerja samanya itu antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kementerian Luar Negeri. Itu kuat sekali. Akhirnya ketika tim KPK tiba di Kolumbia, bila kami terlambat dua jam, Nazaruddin sudah menjadi warga negara Kolumbia," kata dia. 

Sebab, Nazaruddin ketika itu sudah mengurus semua persyaratan untuk jadi warga negara Kolumbia. Ia kembali menggaris bawahi operasi semacam itu tidak bisa ribut. Operasi baru akan berhasil bila dilakukan secara diam-diam. 

Syarif juga mengatakan daripada menghidupkan lagi tim pemburu koruptor, lebih baik meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum di berbagai negara. Ia kemudian mengambil contoh kasus korupsi di maskapai Garuda Indonesia. 

Untuk bisa membongkar perkara gratifikasi dan suap itu, maka KPK harus menjalin kerja sama dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau - KPK Singapura) dan Serious Fraud Office (KPK Inggris). Proses untuk membongkar perkara Garuda hanya diketahui oleh orang dalam di lembaga itu. 

"Bila sudah ribut akan membentuk tim ini dan itu, maka saya pastikan operasinya akan gagal. Mengapa? Karena orang yang melarikan dia sudah tahu dan negara yang jadi tujuan dia kabur sudah pasang kuda-kuda juga. Jangan sampai tidak bagus untuk image negaranya," tutur dia.