Eks Sekjen PRD Kecam Budiman Bentuk Relawan Prabowo: Ini Pengkhianatan

21 Agu 2023, 18:11 WIB

Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko ketika resmi memberikan dukungan bagi Prabowo Subianto di Semarang pada 18 Agustus 2023. (Dokumentasi relawan Prabu)

Jakarta, IDN Times - Eks Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD), Petrus Hariyanto, mengecam aksi Budiman Sudjatmiko yang mendeklarasikan pembentukan organisasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu). Hal itu semakin menegaskan dukungan politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Padahal, Budiman dulu termasuk salah satu aktivis 1998 yang menjadi korban represi rezim Orde Baru. Ia pernah divonis 13 tahun penjara karena dianggap menjadi dalang penyerbuan markas PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Petrus mengatakan ia merupakan teman satu sel Budiman ketika dibui di Lapas Cipinang dulu. Sehingga, kata dia, tahu betul apa yang dialami aktivis 1998 saat dibui. Menurutnya, dukungan Budiman justru semakin meneguhkan politik impunitas terhadap bakal capres yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM masa lalu.

"Deklarasi tersebut bukan saja menunjukkan Budiman telah mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya. Tapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan. Terlebih lagi, ia telah mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan," ungkap Petrus dalam keterangan tertulis yang dikutip, Senin (21/8/2023).

Ia pun menolak retorika yang disampaikan Budiman adalah tugas sejarah. Menurutnya, pernyataan Budiman bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah pemimpin strategis, hanya sekadar legitimasi untuk bisa berangkulan dengan eks kaki tangan Orde Baru itu.

"Itu bukti pragmatisme Budiman supaya bisa mendapatkan sesuatu dari Prabowo ketika ia berkuasa nanti. Padahal, belum tentu juga Prabowo menang pemilu," tutur dia.

1. Budiman dituding tengah menunjukkan politik oportunis

Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko ketika resmi memberikan dukungan bagi Prabowo Subianto di Semarang pada 18 Agustus 2023. (Dokumentasi relawan Prabu)

Lebih lanjut, Petrus menilai apa yang sedang dipertontonkan Budiman tidak lebih dari sekadar politik oportunis. Ia menilai karier politik Budiman di PDIP mandeg, makanya mantan aktivis 1998 itu sedang ancang-ancang pindah ke Partai Gerindra.

"Jadi, sedang ditimbang mana yang lebih menguntungkan? Tetap berada di PDIP tetapi karier politiknya mandek, atau berpindah ke Prabowo yang digadang-gadang bakal memenangi Pilpres?" tanyanya.

Sayangnya, kata Petrus, Budiman justru memilih loncat ke perahu yang dibuat mantan Pangkostrad dan pernah dipecat Presiden BJ Habibie itu. Meski risikonya, kata dia, ia telah mencederai idealismenya sendiri sebagai mantan aktivis.

"Bahkan, dia telah mencoreng nama baik aktivis '98 secara keseluruhan," tutur dia.

2. Prabowo tak pernah alami perubahan watak

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika merayakan HUT ke-78 RI di KBRI Washington DC, Amerika Serikat. (Dokumentasi tim media Menhan)

Petrus pun menilai cara pandang politik Budiman ngawur, yang menyebut sikap dan watak Prabowo telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, saat ini Prabowo hanya menampilkan taktik seolah-olah ia memuja Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Tujuannya tidak lain untuk memanipulasi persepsi publik dan mengambil hati pendukung Jokowi," ujar dia.

Justru dalam pandangannya, rekam jejak Prabowo pada masa lalu justru berpotensi membahayakan demokrasi. Lima tahun lalu, ia menggandeng erat kelompok politik Islam garis keras.

"Mereka kemudian melakukan politik SARA, menebar kebencian kepada kelompok lain yang tidak disukai. Bahkan, tidak jarang sering mengkafirkan orang lain yang dianggap tidak sejalan," tutur dia.

Selain itu, pada Pemilu 2019 bertebaran kampanye hitam dengan mengedepankan kebohongan masif dan terjadi di ruang publik. "Jadi, itu rekam jejak Prabowo yang tidak saja melakukan penculikan aktivis tetapi juga menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasannya," katanya.

3. Prabowo seharusnya diadili di pengadilan karena terkait isu penculikan aktivis 1998

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto/pri.)

Petrus juga menilai Prabowo seharusnya tidak diberhentikan begitu saja dari dunia militer. Tetapi, ia sepatutnya diproses hukum karena terkait peristiwa penculikan aktivis 1998. Apalagi, hingga kini masih ada 13 aktivis yang keberadaan tubuhnya tidak diketahui.

"Seharusnya menjadi tugas Budiman dan kader PRD lainnya dalam menuntaskan hal ini. Masih ada utang masa lalu yang tetap harus dilunasi. Bukannya malah dikubur dalam-dalam oleh Budiman Sudjatmiko," tutur dia.

Sementara, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku tak khawatir dengan apa yang dia sebut sebagai black campaign terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap kali diserukan untuk menyudutkan Prabowo jelang pemilu. Muzani menyebut soal isu HAM tak lebih dari isu yang muncul tiap perhelatan jelang Pilpres.

"Ya itu, kan, ham him hum hem hom muncul lima tahunan. Jadi, kita sudah tahu kapan isu itu akan muncul. Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi menjelang Pilpres, makanya itu kami tidak perlu mikirin," ujar Muzani di Jakarta Selatan pada 23 Juli 2023.

Muzani menegaskan pihaknya akan tetap berusaha memenangkan Prabowo dan Gerindra pada Pemilu 2024, untuk kebaikan bangsa dan negara, meski isu HAM terus menerpa mantan komandan korps baret merah itu.

"Kita tidak melihat ke belakang dan seluruh kader Gerindra bersemangat bersatu untuk itu," katanya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.