[EKSKLUSIF] ECPAT: Prostitusi Anak Meningkat karena Permintaan Tinggi

Apakah itu prostitusi terang-terangan atau prostitusi yang tidak langsung, kalau di Bali itu kan belum tahu. Kalau yang terang-terangan ya menurut saya dipajang, apalagi anak-anak dipajang untuk dipilih jadi prostitusi, kayaknya tidak berani mereka (pelaku). Tapi kalau dipajang untuk massage, untuk karaoke, kemudian ujung-ujungnya dipergunakan untuk layanan tambahan prostitusi mungkin iya.

Karena risiko yang mereka hadapi kalau memperdagangkan anak-anak itu kan besar. Sehingga mereka tempatkan anak-anak itu dalam posisi untuk tujuan seksual. Untuk tujuan seksual sendiri kan banyak sebetulnya, salah satunya memang untuk karaoke, salah satunya untuk pijat, untuk nemenin tamu, atau untuk kegiatan kegiatan pornografi, striptis, itu tujuan seksual.

Memang anak-anak diperdagangkan untuk tujuan seksual itu merupakan permintaan pasar. Di pasar seks kita lihat terhadap anak-anak itu bisa dibilang dari tahun ke tahun permintaannya makin lama makin besar, perkembangan bisnis hiburan, perkembangan kenaikan jumlah kelas menengah, kemudian juga yang berikutnya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain apakah untuk tujuan wisata, untuk tujuan bisnis, atau untuk tujuan-tujuan kedinasan itu juga tinggi sehingga orang orang ini atau sindikat atau operator pusat hiburan itu menganggap ini sebuah peluang bisnis untuk ditempatkan atau untuk mencari anak-anak untuk tujuan seksual tadi itu.

Jadi case di Bali itu sebetulnya banyak di Indonesia, di Lombok, di Batam, di Jakarta, Surabaya. Untuk anak-anak, kalau ini 14-17 tahun, di tempat-tempat lain bisa lebih muda cuma mungkin tidak ditampilkan kan dalam etalase atau akuarium.

Kalau di Batam di akuarium itu sudah biasa bahkan di Bandung juga ECPAT menemukan itu, cuma tidak di usia anak-anak yang di akuarium itu .Tapi kalau kita request yang anak-anak mereka bisa sediakan. Karena kan untuk tujuan prostitusi nggak boleh anak-anak tapi kalau untuk dewasa sepanjang regulasi di wilayah itu tidak melarang, berarti legal dong? Di Bali, di Bandung, Surabaya, Batam, tidak ada regulasi yang melarang wanita-wanita untuk dijadikan prostitusi. Kalau tidak ada berarti dianggap legal? Iya. Persoalannya itu.

Saya yakin iya. Jadi permintaan seks terhadap anak-anak pada level nasional itu tinggi karena apa? Karena meningkatnya pusat-pusat hiburan, yang kedua meningkatnya arus perjalanan traveling, meningkatkan wisatawan, meningkatnya arus perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, sehingga ini dianggap sebagai peluang bisnis.

Kita tidak menganggap anak-anak itu sebagai pelaku. Anak-anak itu terjebak dalam situasi. Apakah dibujuk rayu atau bahkan dipaksa atau ada informasi yang tidak benar yang disajikan atau diberikan kepada anak-anak itu atau dipaksa, diancam, jadi ada situasi.

Sebetulnya nggak ada anak-anak menyetujui dirinya untuk dijadikan prostitusi. Jadi ada beberapa kemungkinan pada diri anak kalau misalnya dia mau. Itu sebetulnya bukan berarti anak-anak boleh dijadikan objek seksual.

Siapapun yang menikmati atau mendapatkan video atau menyaksikan adalah sebuah kejahatan atau crime, dan anak-anak tetap diposisikan sebagai korban. Anak-anak baik dalam konteks hukum internasional maupun nasional kita tidak bisa memberikan persetujuan atau memberikan cakap di depan hukum untuk menyatakan atau memberikan dirinya sebagai objek. Tidak bisa.

Hal-hal yang menyebabkan bisnis ini marak kalau Anda mau melihat dari perspektif pemerintah dan dari perspektif penegak hukum juga bisa.

Dari perspektif pemerintah, misalnya kurang pengawasan terhadap pusat pusat hiburan. Pusat hiburan itu kan legal, ada izinnya, tapi kurang diawasi, kurang diawasi dari apa? Transaksi seks pada anak-anak. Sehingga begitu ada kasus baru heboh. Yang melakukan pengawasan itu siapa? Ya di pemerintah itu ada Satpol PP, ada dinas sosial, ada dinas perizinan, ada dinas tenaga kerja. Harusnya itu melakukan fungsi-fungsi pengawasan, kontrol. Bukan berarti harus merazia tetapi memastikan pusat-pusat hiburan itu tidak memanfaatkan anak-anak untuk tamu-tamunya. Apakah sebagai pekerja, pemijat, prostitusi.

Kedua, dari sisi penegak hukum. Penegak hukum juga memiliki perspektif yang minus menurut saya. Kenapa? Karena kalau anak-anak itu tidak dipaksa, tidak diancam, menurut mereka itu bukan pelanggaran hukum. Toh, anak-anaknya yang mau. Nah itu.

Pelaku kejahatan seksual ini untuk tujuan komersialisasi ini berusaha agar anak-anak itu seolah-olah tidak di bawah tekanan. Jadi bagaimana anak-anak tersebut dikasih minum minuman keras membuat mereka betah, nyaman dan ketagihan. Termasuk barang barang mewah. Sehingga anak-anak itu terjebak utang jadi dianggap ada persetujuan dari anak. Dan ini bukan kejahatan menurut perspektif polisi.

Kalau menurut saya ekonomi dan pendidikan pasti ada, tapi jangan dilihat dari aspek itu yang jadi nomor satu. Karena itu kan persoalan makro yang kita hadapi. Jika kita berpikir bahwa pembeli seks tidak mencari anak-anak, tidak menginginkan anak-anak, lalu usaha hiburan dan juga tidak memanfaatkan anak-anak, tidak mencari anak-anak karena untuk memenuhi permintaan pasar itu, semiskin apapun, sebodoh apapun anak-anak tidak akan mungkin diperjualbelikan. Logika yang saya bangun begitu.

Karena dimanapun akan ada gap antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi kalau itu harus menunggu diatasi kan lama. Tapi yang perlu diatasi itu bagaimana permintaannya.

Permintaannya kan enggak banyak. Orang yang memiliki kelainan seksual sehingga mereka mencari anak-anak untuk kebutuhan seksual kan tidak banyak. Sehingga harusnya ini yang harus diatasi, bukan persoalan ekonomi dan lain-lain. Kalau ECPAT punya pandangan begitu.

Aliansi down to zero itu aliansi untuk membuat persoalan eksploitasi seksual menjadi 0 di Indonesia. Program itu gak hanya ECPAT tapi juga organisasi-organisasi lain di Indonesia. Karena untuk mengatasi persoalan eksploitasi seksual anak gak bisa dilakukan oleh satu organisasi, perlu banyak organisasi.

Gerakannya, pertama itu yang pasti adalah advokasi kepada pemerintah, untuk membuka mata pemerintah bahwa persoalan ini ada. Masih ada. Kemudian apa upayanya (pemerintah)?

Kepada penegak hukum, kita juga melakukan dialog bahwa ada persoalan-persoalan eksploitasi seksual di Indonesia. Kami juga mengadakan pertemuan dengan Hotel, hiburan, karena tempat anda dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual. Kita juga mencerdaskan anak-anak sekolah, pelajar, orang tua, guru, pelaku usaha, wisata, supaya orang-orang yang melakukan, mencari anak-anak atau memanfaatkan anak-anak mereka pahami bahwa itu adalah sebuah perbuatan ilegal di Indonesia.

Kami juga memberikan kampanye yang terus-menerus pada event-event nasional misalnya kemarin pada di sport Asian Games, bagaimana agar tamu-tamu olahraga ini tidak membeli seks kepada anak-anak. Apakah atletnya atau suporternya.

Penegak hukum dan pemerintah tidak tegas tegas menyatakan konsentrasinya dengan masalah ini, sehingga anda tidak boleh melakukan kejahatan seksual di Indonesia. Orang-orang yang datang berpotensi dan tidak semuanya adalah orang-orang yang memiliki edukasi dan behavior yang bagus.

ECPAT itu ketika menerima kasus itu kita dilibatkan terlibat malah untuk memastikan korban-korban itu ditempatkan di tempat yang layak. Kami datang ke sana kemudian mengidentifikasi persoalannya seperti apa. Kemudian kami juga menawarkan ECPAT juga bisa memberikan asisten kepada korban untuk memastikan bahwa polisi itu melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku. Jadi jangan hanya diam. Jadi dapat memonitor kasus ini, memastikan ada proses hukum untuk pelaku.

Yang kedua, memastikan bahwa layanan terhadap korban. Karena ini adalah state obligation, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban ECPAT itu cenderung disitu.

Karena, kejadian ini juga ada kontribusi pemerintah, gagal melindungi anak-anaknya sehingga menjadi korban pelacuran paksa. Jadi jangan dianggap ini kesalahan korban dan kesalahan pelaku, negara juga punya kesalahan dalam konteks ini. Kenapa anak-anak bisa jadi korban? Apa pekerjaannya? Itu yang kami tuntut itu ke pemerintah jadi jangan ngeyel kalau anak-anak itu minta perlindungan hak-hak yang dipenuhi oleh negara.

Statistiknya itu kita tidak bisa menyatakan naik atau turun. Karena ini adalah hidden populations, populasi yang tersembunyi. Kita hanya bisa meng-compare dari kasus yang berhasil dibongkar oleh kepolisian, kasus yang berhasil diidentifikasi oleh organisasi-organisasi yang bekerja langsung dengan human trafficking. Paling kalau data statistik resmi dari BPS, ya ada tapi prediksi, asumsi, menurut saya sih agak sulit juga bukan angka konkret.

Saya selalu menggunakan data polisi, data LSM, data laporan media, dan bisa selalu ada (kasusnya) gak terhenti, gak berhenti-berhenti. Dari fakta ini saya menyatakan bahwa case-nya naik, bukan turun.

Hampir sama dengan kejahatan-kejahatan lintas negara lainnya, misalnya narkoba, trafficking ini kan memberikan keuntungan luar biasa. Kenapa? Ada demand, ada permintaan.

Sepanjang demand tidak dihentikan, maka akan terus terjadi. Selama orang yang membutuhkan perempuan dan anak-anak korban trafficking itu masih ada, karena ini adalah tenaga murah dan konsumen membutuhkannya, maka tidak akan dihentikan. Sekarang adalah bagaimana menghentikan demand itu, orang yang mau beli seks kepada anak gimana menghentikannya.

Kita cek penyebabnya apa ya, macam-macam ya, memang gaya hidup mereka. Mereka punya uang, ada juga karena persoalan-persoalan kesehatan. Paedofil misalnya, itu ada gangguan kesehatan sehingga ia cenderung berorientasi seksual kepada anak-anak dan itu jumlahnya banyak. Kenapa? Karena faktor genetika, faktor-faktor itu menyebabkan anak-anak menjadi korban.

Iya. Kami pernah melakukan analisis terhadap putusan pengadilan tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 4 tahun. Kalau kami lihat dari putusan pengadilan itu artinya pelaku yang sudah dihukum ya, itu naik jumlahnya. Ini yang diputus kalau yang tidak diputus berarti tidak masuk pengadilan, itu pasti lebih banyak.

Memang ratusan yang sudah diputus, tetapi dari ratusan yang diputus itu bukan berarti kita menyatakan “ah kasus human trafficking untuk anak itu hanya ada ratusan,” itu yang diputus oleh pengadilan, yang diputus oleh pengadilan itu artinya itu melalui proses yang panjang. Penyidik bisa meyakinkan jaksa, jaksa bisa meyakinkan pengadilan sehingga pelaku dihukum.

Kalau hukum kita sudah cukup bagus. Masalahnya bukan di aturan. Aturannya hukum kita sudah cukup bagus untuk menghukum pelaku, untuk memenuhi hak-hak korban. Gak usah lagi nambah-nambah peraturan. Yang perlu adalah bagaimana skill penegak hukum itu dinaikkan, termasuk juga anggaran untuk melakukan penyelidikan dinaikkan. Kenapa?

Kasus-kasus perdagangan anak bertujuan seksual ini butuh waktu lama untuk mendapatkan alat bukti. Karena itu, kalau penanganan kasusnya sama dengan kejahatan-kejahatan pada umumnya, ya gak bisa. Kejahatan teroris aja ada pasukan khusus kejahatan, human trafficking nggak usah lah ada pasukan khusus, tetapi ada anggaran khusus sehingga mereka serius dalam mengungkap persoalan.

Enggak selamanya. Tapi memanfaatkan orang terdekat iya. Sindikat, tapi sebetulnya sindikat ini bukan orang-orang terdekat, tapi dia adalah bagian, jangan salah masyarakat, berusaha mendekati orang-orang ini membantu mereka dalam mewujudkan kejahatannya.

Bukan berarti orang terdekat itu yang melakukan kejahatan. Kalau tidak ada pendekatan yang dilakukan oleh sindikat ini, jadi itu bagian sebetulnya tujuan akhirnya itu orang yang jauh. Atau si sindikat yang tidak dekat awalnya pada anak berusaha untuk memacari si anak sehingga dekat. Lalu dari awal dia sudah merencanakan dari awal untuk mewujudkan kejahatan itu.