Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Ekspor SDA Dikelola BUMN, Anggota DPR Ingatkan Masa Kelam

Amir Faisol
Ekspor SDA Dikelola BUMN, Anggota DPR Ingatkan Masa Kelam
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan soroti temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Semeru. (IDN Times/Amir Faisol)

  • Daniel Johan mengingatkan pemerintah agar pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengulang kesalahan masa Orde Baru yang menciptakan monopoli dan merugikan petani.
  • Ia menegaskan pengelolaan ekspor CPO dan batu bara harus dilakukan secara matang karena keduanya menjadi penopang utama devisa negara dan berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
  • CEO Rosan Roeslani menyampaikan bahwa DSI akan segera menjadi BUMN yang ditunjuk negara untuk mengelola ekspor komoditas seperti CPO, batu bara, dan ferrous alloy melalui sistem pelaporan terpusat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Presiden Prabowo mau bikin aturan baru supaya barang dari alam seperti sawit dan batu bara dijual lewat satu perusahaan negara namanya DSI. Pak Daniel di DPR bilang dulu pernah ada hal mirip waktu zaman dulu dan petani malah rugi. Dia takut itu kejadian lagi kalau harga jadi tidak adil. Sekarang orang-orang sedang menyiapkan DSI supaya bisa kerja dengan baik dan jujur.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengingatkan pemerintah untuk belajar dari sejarah kelam tata niaga komoditas pada masa Orde Baru terkait pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ia mencontohkan kegagalan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) serta tata niaga jeruk di Kalimantan Barat. Menurut Daniel, meski tujuannya terlihat mulia untuk menyejahterakan petani, praktik di lapangan justru menciptakan monopoli yang merugikan.

Daniel khawatir akan terjadi distorsi harga jika BUMN sebagai pengekspor tunggal membeli komoditas dari petani dengan harga murah, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi demi keuntungan pihak tertentu.

Hal itu disampaikan menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Aturan tersebut mewajibkan komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara dijual melalui BUMN yang ditunjuk.

"Kita harus belajar dari sejarah. Dulu ada kebijakan tata niaga cengkeh dan jeruk yang tujuannya mulia untuk melindungi petani dari tengkulak. Tapi praktiknya, petani justru menangis darah dan bangkrut karena harga di tingkat petani anjlok, sementara pelaksana kebijakan terjebak dalam kerakusan," kata Daniel kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

1. Daniel Johan ingatkan DSI jangan jadi ajang Rente

Anggota Komisi IV Daniel Johan sebut kerugian negara imbas pagar laut Tangerang bisa tembus Rp300 T. (Dok. Fraksi PKB)

Anggota Fraksi PKB DPR RI itu mewanti-wanti agar kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam satu pintu melalui BUMN tidak berubah menjadi ajang rente.

Secara ideologi, Daniel mengaku sepakat dengan kebijakan tersebut karena dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan dalam pelaksanaan di lapangan.

"Kebijakan ini harus sudah benar-benar matang. Pelaksana kebijakan harus bersih, birokrasi harus efektif, tidak boleh lelet, dan harus transparan. Kalau tiga pilar ini tidak ada, bahaya, bisa jadi ajang rente," kata Daniel.

2. Kesalahan Kelola CPO dan batu bara bisa berdampak fatal

Ketua DPP PKB, Daniel Johan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Ketua DPP PKB itu mengingatkan bahwa CPO dan batu bara saat ini menjadi tulang punggung devisa Indonesia.

Menurut Daniel, kesalahan dalam pengelolaan ekspor dua komoditas tersebut bisa berdampak besar terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

"Saat ini devisa terbesar kita itu CPO, migas pun kalah. Dia menjadi bumper pertahanan rupiah yang paling kuat. Kalau ekspor tiba-tiba stop karena ketidaksiapan, devisa hilang, neraca ekspor-impor kita bisa langsung anjlok," tuturnya.

Ia meminta pemerintah memastikan BUMN yang ditunjuk benar-benar memahami ekosistem pasar global.

"Jangan sampai baru meraba-raba. Kalau eksekutornya baru belajar, risikonya terlalu besar buat ekonomi nasional," ungkap Daniel.

3. Rosan sebut PT DSI akan menjadi BUMN

Menko Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Rosan Roeslani di Korea. (Dok. Sekretariat Presiden)

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan DSI nantinya akan menjadi badan usaha milik negara (BUMN).

“Nah, kemudian memang ini tentunya akan dilakukan oleh BUMN, ini segera akan menjadi BUMN,” tutur Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Presiden Prabowo menegaskan badan ekspor tersebut merupakan BUMN yang ditunjuk langsung oleh negara.

Pada tahap awal, komoditas yang akan dikelola DSI meliputi minyak kelapa sawit atau CPO, batu bara, dan ferrous alloy. Pengelolaannya masih sebatas pencatatan dokumen ekspor secara komprehensif.

“Kami menyampaikan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu, pelaporan terlebih dahulu, Q-Q secara komprehensif kepada kami,” ucap Rosan.

Editor’s Picks
Prabowo Umumkan Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor dan Bentuk Badan Ekspor SDA
Topics
Prabowo SubiantoDanantaraRosan RoeslaniBUMNSumber Daya Alamupdate me

Editorial Team

EditorIlyas Listianto Mujib

Tonton lebih seru di