Jakarta, IDN Times - Nusantara Riset Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas partai politik (parpol), dalam dinamika yang dipengaruhi langsung oleh tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Hasilnya, elektabilitas Partai Gerindra tercatat memimpin dengan elektabilitas 27,25 persen, disusul Partai Golkar 15,67 persen dan PDI Perjuangan (PDIP) 15,17 persen.
Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup, menyampaikan tingginya elektabilitas tersebut tidak bisa terlepas dari persepsi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai sangat memuaskan mayoritas responden.
Dalam temuan survei Nusantara Riset Indonesia, sebanyak 80,17 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja presiden dan wakil presiden. Sementara, sebanyak 7,33 persen menyatakan tidak puas dan 12,5 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
"Angka ini menunjukkan kuatnya legitimasi politik pemerintah yang turut berdampak pada preferensi elektoral masyarakat," kata Deni dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Lebih jauh, dominasi Gerindra juga terlihat konsisten dalam indikator kesukaan, kinerja, dan popularitas partai politik yang sama-sama berada di kisaran 27 persen. Kondisi ini memperlihatkan adanya korelasi kuat antara kinerja pemerintah dengan pilihan politik masyarakat.
Menariknya, faktor ketahanan energi menjadi variabel paling dominan dalam membentuk kepuasan publik dengan persentase 19,17 persen. Capaian ini menempatkan sektor energi sebagai fondasi utama kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus memperkuat efek elektoral terhadap partai pendukung utama pemerintahan.
Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan publik meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen, kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 17,92 persen, penegakan hukum 16,67 persen, ketahanan pangan 15,42 persen, serta sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.
Namun, survei ini juga mencatat sejumlah catatan kritis dari publik. Ketidakpuasan paling banyak dipicu isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum sebesar 13 persen. Selain itu, terdapat sorotan terhadap regulasi yang belum maksimal (10 persen), koordinasi pemerintahan (9,50 persen), serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan pembenahan pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.
Survei ini dilaksanakan pada 13 sampai 22 April 2026 menggunakan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar sekitar 2,9 persen. Komposisi responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
Menurut Deni, hasil survei ini menegaskan isu strategis seperti ketahanan energi tidak hanya berdampak pada stabilitas nasional, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap peta elektabilitas partai politik di Indonesia.
"Konsistensi kebijakan pemerintah akan menjadi faktor penting dalam menjaga tren elektoral tersebut ke depan," imbuh dia.
Berbeda dengan hasil survei, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyatakan mayoritas rakyat takut bicara politik pada pemerintahan Prabowo. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan hal itu juga sesuai dengan data survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Saiful Mujani mengatakan, saat awal Prabowo dilantik pada Oktober 2024, ada 51 warga yang menyatakan takut bicara politik. Kemudian, pada saat survei Maret 2026, jumlah masyarakat yang takut bicara politik naik menjadi 53 persen.
"Sekarang lebih banyak orang yang menyatakan umumnya masyarakat takut bicara politik," ujar Saiful Mujani dalam keterangannya, dikutip Minggu, 3 Mei 2026.
Saiful Mujani menerangkan, survei yang dilakukan SMRC dengan pertanyaan yang sama sudah dilakukan sejak 2004. Pada April 2004, masyarakat yang takut bicara politik hanya 24 persen.
Angka ketakutan sempat turun 14 persen pada Juli 2004. Angka masyarakat takut berbicara politik naik tinggi menjadi 43 persen pada Mei 2019.
"Ketika Prabowo dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024 sampai sekarang, mayoritas masyarakat warga menilai umumnya masyarakat takut bicara politik," kata Saiful Mujani.
Selain itu, Saiful Mujani mengatakan, dalam survei SMRC dan LSI, masyarakat menilai era Prabowo dianggap sering mengabaikan konstitusi. Pada survei Maret 2026, ada 51 persen warga menilai, pemerintahan sekarang selalu atau sering mengabaikan konstitusi dan perundang-undangan. Saiful menyebutkan hanya 38 persen yang menyatakan jarang atau tidak pernah mengabaikan konstitusi dan perundang-undangan.