Elite PKS: Turis Bali Bebas Karantina, Kenapa Jemaah Umrah Gak?

08 Mar 2022, 16:59 WIB

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). (ANTARA FOTO/Yashinta Difa)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar pemerintah meniadakan pemberlakuan kebijakan karantina bagi jemaah umrah, pascakembali ke Indonesia atau pun merelaksasikan aturan tersebut.

Menurut Hidayat tidak diberlakukannya kebijakan karantina oleh pemerintah melalui koordinasi intensif antara Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan, akan memenuhi rasa keadilan bagi jemaah umrah, sebagaimana peniadaan karantina bagi wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali mulai 7 Maret 2022.

“Mulai 7 Maret 2022, turis asing bisa masuk ke Bali tanpa karantina. Kenapa jemaah yang pulang dari umrah tetap diwajibkan karantina selama satu hari? Akan sangat wajar dan memenuhi rasa keadilan bila kebijakan pembebasan karantina diberlakukan bagi jemaah umrah sebagaimana turis asing ke Bali dibebaskan dari karantina," kata dia.

1. Jemaah umrah merasa tidak terbebani

Ilustrasi Jemaah Umrah yang kembali melaksanakan Umrah Perdana di Makkah dalam Pandemik COVID-19 (Dok. KJRI Jeddah/Fauzy Chusny)

Di samping itu, kata Hidayat, peniadaan pemberlakuan aturan karantina akan membuat jemaah umrah semakin merasa tidak terbebani dalam melakukan ibadah tersebut.

Hidayat menilai peniadaan karantina kemungkinan besar dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana negara perjalanan jemaah umrah, yakni Arab Saudi yang sudah tidak lagi memberlakukan kewajiban karantina. Selain itu, kata dia, kebijakan bebas karantina sudah dijalankan negara-negara tetangga Indonesia.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan sejak 2021, beberapa negara tetangga menerapkan sistem "Vaccinated Travel Lane" (VTL), yaitu kebijakan dari pemerintahnya tidak memberlakukan karantina bagi pendatang yang berasal dari negara-negara tertentu, yang telah ditentukan berisiko rendah terhadap penyebaran virus COVID-19.

2. Kebijakan bebas karantina dinilai sangat mungkin diterapkan di Indonesia

Foto ilustrasi turis Bali. (IDN Times/Rehuel Willy Aditama)

Bahkan, menurut Hidayat, Singapura melalui Menteri Kesehatannya menyatakan siap mencabut sistem VTL dengan memperbolehkan kedatangan bebas karantina dari seluruh warga negara lain.

“Ini berarti kebijakan bebas karantina sangat mungkin diterapkan di Indonesia, dan itu bisa dimulai tidak hanya bagi turis di Bali, tetapi dari jemaah umrah yang telah melaksanakan ibadah di Arab Saudi. Para jemaah umrah tetap diingatkan untuk berhati-hati menjaga kesehatan agar tidak tertular Omicron atau menularkan Omicron,” ujarnya.

3. Pemerintah diminta kembalikan biaya karantina yang sudah disetorkan jemaah umrah

Suasana ruang karantina di bangunan eks Bandara Polonia Medan yang digunakan untuk menampung para TKI (IDNTimes/Istimewa)

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini berharap aturan-aturan dari pemerintah terkait pelaksanaan umrah yang semakin profesional dan meringankan beban jemaah umrah, dapat menguatkan mental serta imunitas jemaah saat melaksanakan ibadah.

Dengan demikian, menurut Hidayat, saat berada di Arab Saudi, para jemaah umrah asal Indonesia semakin terjaga dari penularan COVID-19 varian Omicron.

Karena itu, dia mendesak pemerintah mengembalikan biaya karantina yang telah disetorkan jemaah umrah Indonesia kepada maskapai Arab Saudi, selaku penyedia jasa karantina. Langkah itu, menurut Hidayat, diperlukan karena Saudi sudah tidak memberlakukan karantina saat kedatangan.