Enam Bulan Pascabanjir Sumatra, Jalan-Jembatan Sudah Berfungsi Lagi

14 Mei 2026, 07:31 WIB

Warga membawa logistik donasi dari para relawan di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (21/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Sebanyak 94 persen jalan daerah dan 67 persen jembatan di tiga provinsi Sumatra sudah kembali berfungsi, sementara infrastruktur nasional telah pulih sepenuhnya pascabanjir November 2025.
Dua provinsi, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, kini memasuki masa transisi menuju pemulihan penuh, dengan layanan dasar seperti rumah sakit dan listrik sebagian besar telah normal kembali.
Pemerintah pusat menyalurkan tambahan dana transfer Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak banjir serta memastikan penggunaannya tepat sasaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Dulu di Sumatra ada banjir besar dan tanah longsor. Banyak jalan dan jembatan rusak. Sekarang hampir semua sudah diperbaiki, jadi orang bisa lewat lagi. Pemerintah kasih uang banyak supaya cepat beres. Di dua provinsi sudah mulai pulih, tapi di Aceh masih sedikit perbaikan. Listrik dan rumah sakit juga sudah jalan lagi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Enam bulan setelah banjir besar, kondisi di tiga provinsi Sumatra menunjukkan kemajuan nyata. Jalan dan jembatan kembali berfungsi, irigasi telah dibersihkan, serta layanan dasar seperti rumah sakit dan listrik mulai pulih. Dukungan anggaran Rp10,6 triliun memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan dan memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dengan lebih lancar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus mengebut proses pemulihan infrastruktur di tiga provinsi di Pulau Sumatra yang dihantam banjir dan tanah longsor pada November 2025 lalu. Salah satu yang dikebut untuk diperbaiki adalah jalan daerah. Menurut data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 11 Mei 2026 lalu, mayoritas ruas jalan daerah yang sempat rusak sudah kembali beroperasi.

"Sekitar 94 persen dari total 2.421 ruas jalan daerah yang rusak sudah beroperasi secara fungsional. Selain itu, 67 persen dari 1.181 unit jembatan daerah yang terdampak sudah kembali difungsikan," ujar juru bicara satgas PRR, Amran di dalam keterangan yang dikutip pada Rabu (13/5/2026).

Sementara, jalan dan jembatan nasional yang sempat rusak, kini telah 100 persen beroperasi secara fungsional untuk mendukung penyaluran logistik dan kegiatan ekonomi masyarakat.

1. Pembersihan lumpur bekas banjir di irigasi sudah rampung

Penyintas banjir mulai membersihkan rumah ari lumpur di Desa Menang Gini, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (9/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Lebih lanjut, Amran mengatakan perbaikan jalan dan jembatan sudah hampir tuntas. Perbaikan itu, kata Amran, juga mencakup pembersihan lumpur yang menutup irigasi dan drainase di sekitar infrastruktur tersebut.

"Kondisi di lapangan sudah menunjukkan progres signifikan dan hampir tuntas. Untuk akses jalan nasional bahkan sudah 100 persen terhubung sejak beberapa bulan lalu. Saat ini tinggal pembersihan drainase yang tertutup lumpur," katanya.

Ia memastikan perbaikan akan dimaksimalkan hingga tuntas secara permanen. Tetapi, ia mengingatkan untuk pembangunan bangunan permanen membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebab, pemerintah ingin infrastruktur yang dihasilkan lebih kuat dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.

"Jembatan yang sudah terbangun saat ini sebagian merupakan jembatan Bailey dan beberapa jembatan sementara. Untuk jembatan permanen masih berproses (untuk dibangun)," tutur dia.

Sementara, dari sisi fungsional hampir seluruh akses sudah dapat digunakan kembali. Tetapi, pemulihan infrastruktur seperti sebelum dihantam banjir, masih membutuhkan waktu yang lebih lama.

2. Dua provinsi sudah masuk ke dalam masa transisi menuju ke pemulihan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat menyampaikan pengarahan pada acara Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026)(dok. Kemendagri)

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, wilayah yang terdampak sudah berangsur-angsur memasuki tahap transisi menuju ke pemulihan. Dua dari tiga provinsi sudah masuk ke fase tersebut.

"Untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat, masa transisi disebut hampir selesai. Sedangkan, Aceh diperpanjang sedikit sebelum masuk ke tahapan pemulihan penuh. Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati (fase) darurat, masuk ke sekarang transisi (menuju pemulihan)," ujar Tito di dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Tito menjelaskan sejumlah layanan dasar di daerah terdampak telah kembali berjalan normal. Contohnya, layanan rumah sakit di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang sudah kembali normal, meskipun masih ada beberapa puskesmas pembantu di desa-desa yang dalam proses penanganan.

Mantan Kapolri itu juga menyebut, pasokan listrik hampir sepenuhnya pulih, kecuali di wilayah yang masih terisolasi akibat akses jalan yang terputus. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menyalurkan genset sebagai solusi sementara.

3. Kemendagri telah salurkan tambahan transfer Rp10,6 triliun

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian. (Dok. Satgas PRR).

Tito mengatakan, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat didistribusikan untuk membantu pemulihan di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Dia menyebut pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun.

"Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April, tiga kali. Sudah tuntas. Totalnya mencapai Rp10,6 triliun," kata Tito.

Dana tersebut, kata Tito, kini berada di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota sehingga pemerintah pusat terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan cepat. Terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Dia mengatakan, selain anggaran transfer daerah, dukungan finansial juga datang dari kementerian atau lembaga lain.

"Salah satunya Kementerian Pertanian yang menyiapkan anggaran untuk menangani lahan pertanian terdampak. Ada pula bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terus mendukung pembangunan hunian sementara dan dana tunggu hunian," kata dia.