"Kami bergerak cepat. Kami sudah usulkan cukup banyak titik-titik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk hunian tetap," ujar Maruarar di Banda Aceh, dikutip dari situs Sekretariat Negara.
357 Huntap Selesai Dibangun Enam Bulan Usai Bencana Banjir Sumatra

- Dalam enam bulan, Satgas PRR mencatat 357 unit hunian tetap selesai dibangun di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra, dengan peningkatan signifikan dalam tiga hari terakhir.
- Sumatra Utara memimpin progres pembangunan dengan 227 unit huntap rampung, disusul Aceh dan Sumatra Barat; proyek ini melibatkan pemerintah, BNPB, KADIN, dan organisasi kemanusiaan.
- Pemerintah menyiapkan 197 titik lahan relokasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk pembangunan huntap yang memenuhi kriteria aman bencana, legalitas jelas, dan dekat aktivitas warga.
Jakarta, IDN Times - Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang terkena dampak bencana banjir Sumatra terus dikebut. Dalam kurun waktu enam bulan sudah dibangun 357 unit hunian tetap. Data itu diperoleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra per 11 Mei 2026.
"Total huntap yang telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak mencapai 357 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 8 Mei 2026 yang tercatat sebanyak 248 unit. Artinya, dalam tiga hari terakhir terdapat penambahan 109 unit huntap selesai atau naik sekitar 43,9 persen," ujar Juru Bicara Satgas PRR, Amran, dalam keterangan, Senin (11/5/2026).
Dia mengatakan, kebutuhan pembangunan hunian tetap di tiga provinsi mencapai 39.335 unit. Sementara, total yang sedang dibangun mencapai 996 unit.
"Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar yakni 28.910, disusul Sumatra Utara 7.601 unit dan Sumatra Barat 2.824 unit," ujar dia.
1. Sumatra Utara jadi provinsi yang paling banyak menyelesaikan hunian tetap

Berdasarkan data dari satgas PRR, Sumatra Utara menjadi provinsi yang pembangunannya menunjukkan progres yang cukup signifikan. Sudah ada 227 unit hunian tetap yang selesai dibangun dan sebanyak 225 unit huntap masih dalam pengerjaan.
"Sedangkan, di Aceh, sebanyak 108 unit huntap telah selesai dibangun dan 719 unit masih berproses," kata Amran.
Di Sumatra Barat, 22 unit hunian tetap telah selesai dibangun dan 52 unit masih berproses.
Amran mengatakan, pembangunan huntap melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga organisasi kemanusiaan, Budha Tzu Chi Indonesia, dan KADIN Indonesia.
2. Pembangunan hunian tetap butuh proses panjang

Amran mengakui pembangunan huntap memang membutuhkan proses lebih panjang dibandingkan hunian sementara karena pemerintah ingin memastikan kualitas bangunan tetap terjaga.
"Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal karena sebagai hunian tetap tak bisa langsung dipaksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti huntara," kata Amran di Jakarta.
Dia mengatakan, warga yang terdampak bencana banjir saat ini telah dipastikan mendapat tempat tinggal sementara yang layak melalui pembangunan hunian sementara sambil menanti huntap selesai dibangun secara bertahap.
"Huntap ini didorong untuk bisa secepatnya selesai. Tenu dalam tahapan kualitas tetap terjaga. Ada tahapan-tahapaan untuk menjamin kualitas dan juga proses," kata dia.
3. 197 titik disiapkan pemerintah untuk pembangunan hunian tetap

Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 197 titik lahan relokasi dan pembangunan hunian tetap di ketiga provinsi tersebut.
Maruarar merinci, di Aceh disiapkan sebanyak 153 titik di atas lahan seluas 473 hektare, Sumatra Utara sebanyak 16 lokasi di laha seluas 58 hektare, dan Sumatra Barat sebanyak 28 lokasi di lahan seluas 53 hektare.
"Khusus Provinsi Aceh saya perjelas, usulan lahan relokasi sebanyak 153 titik lahan, dengan total luas lahan sebesar 473,09 hektare. Total daya tampung rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit, di antaranya yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan layak sebanyak 24 titik lahan," katanya.
Maruarar mengatakan, proses pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu aman dari potensi bencana alam, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan ekosistem kehidupan penghuni.
"Pertama, lokasinya aman dari potensi banjir, tsunami, atau longsor. Kedua, tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat, seperti ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar," ucap dia.


















