Epidemiolog: DKI Boleh Saja Longgarkan PSBB Asal Pengawasan Digenjot

11 Okt 2020, 16:01 WIB

(Warga berolahraga di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Sebagian warga tetap berolah raga di luar ruang di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 2 Jakarta demi menjaga kebugaran mereka selama pandemi COVID-19) ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Jakarta, IDN Times - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia mengatakan pelonggaran PSBB yang berlaku mulai 12-25 Oktober 2020 tetap harus diikuti dengan dua strategi yakni peningkatan surveillance kasus COVID-19 dan mendorong publik mematuhi protokol kesehatan.

Jika tidak, maka kebijakan PSBB transisi akan memicu peningkatan kasus dan okupansi rumah sakit.

"Kalau mau dilonggarkan ya boleh saja, tapi Pak Anies harus kerja lebih keras. You should do your job as governor. Bila tidak pasti nanti (PSBB) akan diketatkan lagi, malah jadi bolak-balik. Rumah sakit akan kembali penuh," ungkap Pandu ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Minggu (11/10/2020).

Kebijakan surveillance atau pengawasan yang dimaksud Pandu yakni penerapan 3T, testing, tracing dan treatment. Sedangkan, protokol kesehatan merujuk kepada kebiasaan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Pandu mengaku bisa memahami kebijakan Anies yang mulai memberlakukan kebijakan PSBB transisi meski penurunan kasus COVID-19 belum melandai selama 90 hari. Ia menduga banyak partai politik yang telah mendesak agar kebijakan PSBB yang ketat tersebut harus segera diakhiri.

"Semuanya berpikir begitu dan tidak ada satu pun (parpol) yang berpikir untuk mengatasi pandemik. Gak ada yang mencoba untuk memahami mengapa kebijakan pengetatan (pergerakan manusia) perlu dilakukan," tutur dia.

Aktivitas apa saja yang sudah boleh dilakukan di PSBB transisi kali ini?

1. Kebijakan PSBB transisi dilakukan Anies usai merujuk terjadinya pelambatan penularan COVID-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Anies mengumumkan resmi menarik rem darurat dan mengetatkan kembali PSBB di DKI Jakarta pada 11 September 2020 lalu. Keputusannya ketika itu sempat dikritik oleh banyak pihak termasuk, para Menteri kabinet Joko "Jokowi" Widodo yang bertugas di bidang ekonomi. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahkan sempat mengatakan perkantoran di luar 11 bidang esensial, tetapi dibolehkan masuk.

Setelah hampir sebulan diberlakukan, Anies mengatakan penularan COVID-19 masih tetap terjadi namun melambat. Data yang ditunjukkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada periode 29 Agustus 2020 hingga 11 September 2020 lalu, kasus positif COVID-19 di ibu kota melonjak hingga 64 persen.

Jakarta kerap mencatatkan rekor penambahan kasus COVID-19 ketika itu. Pada periode 29 Agustus 2020-11 September 2020 terdapat 14.155 kasus baru positif COVID-19. Namun, ketika PSBB yang diketatkan dijalankan dua pekan, justru terjadi lonjakan kasus positif COVID-19, dari semula 14.155 menjadi 16.606.

Namun, penambahan kasus COVID-19 kemudian menurun ketika PSBB yang ketat masuk periode minggu keempat. Dari semula 16.606 menjadi 15.437 kasus baru COVID-19 dalam dua pekan.

Bila mencermati data angka kematian yang ditampilkan Pemprov DKI Jakarta, angkanya memang terus bertambah. Namun, interval dalam periode dua pekan masih tidak stabil.

Jumlah angka kematian pada periode 29 Agustus 2020 hingga 11 September 2020 adalah 210 jiwa. Sementara, terjadi lonjakan angka kematian pada periode 11 September 2020 hingga 25 September 2020 yakni 295 jiwa. Penambahan angka kematian mulai menurun pada periode 25 September 2020 hingga 9 Oktober 2020, dengan jumlah 187 jiwa.

Oleh sebab itu, Anies menegaskan agar warga DKI Jakarta tetap harus disiplin agar tidak terjadi penularan COVID-19 saat PSBB dilonggarkan.

"Kami perlu menegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan rem darurat kembali," ujar Anies dalam keterangan pers pada hari ini.

Angka penambahan COVID-19 di DKI Jakarta dari 29 Agustus 2020 - 9 Oktober 2020 (Pemprov DKI Jakarta)

2. Bioskop dan pusat kebugaran boleh kembali beroperasi

Ilustrasi Bioskop di Era New Normal (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Berdasarkan dokumen protokol kesehatan yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Minggu (11/10/2020), bioskop dan pusat kebugaran dibolehkan untuk beroperasi. Namun, ada sederet aturan yang diharus dipatuhi oleh pengelola bioskop yaitu:

Maksimal kapasitas yang boleh diisi hanya 25 persen
Jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter
Peserta dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau lalu-lalang
Petugas menggunakan masker, face shield dan sarung tangan

Protokol ini juga berlaku untuk tempat indoor lainnya seperti seminar, teater, tempat workshop, akad nikah, upacara pemberkatan pernikahan. Untuk acara pernikahan, maka dilarang menyediakan makanan dalam format prasmanan.

Jam operasional bioskop, kata Pemprov DKI Jakarta, mengikuti jam operasional gedung tempat mereka berada.

Sedangkan, pusat kebugaran boleh kembali beroperasi mulai pukul 06.00-21.00 WIB. Berikut sederet ketentuan yang harus dipatuhi:

Kapasitas hanya boleh dipenuhi maksimal 25 persen
Jarak antar orang dan antar alat minimal 2 meter
Latihan bersama hanya dibolehkan di luar ruangan
Menerapkan SOP ketat pada area publik yang dipakai bersama-sama
Fasilitas di dalam ruangan wajib dilengkapi dengan alat pengatur sirkulasi udara
Petugas memakai masker, face shield dan sarung tangan

3. Warga DKI Jakarta sudah bisa makan dine in di restoran

Ilustrasi restoran di pusat perbelanjaan di DKI Jakarta (IDN Times/Athif Aiman)

Kelonggaran lainnya yang sudah bisa dinikmati oleh warga DKI Jakarta yakni mereka sudah bisa makan di tempat atau dine in di restoran. Sebelumnya, saat PSBB diperketat, makanan harus dibawa pulang. Jam buka restoran dimulai pukul 06.00-21.00 WIB.

Berikut SOP yang harus dipenuhi bagi restoran atau kafe selama PSBB transisi:

Kapasitas yang boleh dipenuhi maksimal 50 persen
Jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter, kecuali yang berada di satu domisili
Pengunjung dilarang berpindah-pindah atau lalu-lalang
Alat-alat makan disterilisasi secara rutin
Restoran yang memiliki izin TDUP live music dapat menyelenggarakan pertunjukkan musik secara langsung asal pengunjung duduk di kursi dan tidak menimbulkan kerumunan
Pelayan memakai masker, face shield, dan sarung tangan