Fadli Zon Bantah Penulisan Ulang Sejarah Dilakukan Sentralistik

14 Des 2025, 22:22 WIB

Amir Faisol

Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat meluncukan Buku Sejarah Idonesia di Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya sih...

Fadli Zon membantah penulisan ulang sejarah dilakukan untuk kepentingan politik negara
Proyek ini melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi
Merevisi narasi Indonesia dijajah kolonial selama 350 tahun
Kementerian Kebudayaan tidak intervensi dalam proyek ini

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, membantah penulisan ulang sejarah dilakukan secara sentralistik oleh negara. Dia menekankan, negara melalui Kementerian Kebudayaan hanya memfasilitasi para sejarawan dalam proyek ini.

Fadli menegaskan, penulisan ulang sejarah melibatkan sejarawan dan akademisi, bukan dikerjakan sepihak oleh pemerintah. Hal itu disampaikan, Fadli Zon dalam acara soft launching buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" di Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (14/12/2025).

"Justru kami menulis sejarah terbuka. Kalau ada tudingan kayak gitu, untuk apa ada artinya kami memfasilitasi Direktorat Sejarah dan Sejarah," kata dia.

1. Bantah untuk kepentingan politik negara

Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai meluncurkan buku sejarah baru Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)

Proyek ini melibatkan 123 orang penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi, hingga menghasilkan karya sebanyak 7.958 halaman dalam 10 jilid buku.

Fadli membantah, penulisan ulang sejarah ini bagian dari kepentingan politik. Dia menekankan, buku sejarah baru ini ditulis demi kepentingan bangsa dan negara ke depannya. Dia tak menyangkal, terkait gelombang kritik di ruang-ruang publik selama proses penulisan ulang sejarah mulai digarap sejak Januari 2025.

"Saya kira jika terjadi perbedaan pendapat, itu satu hal yang sangat biasa. Saya kira harus kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi. Tinggal, bagaimana kita lihat, dan harus dibaca dulu baru berkomentar," kata dia.

2. Merevisi narasi Indonesia dijajah kolonial 350 tahun

Menteri Kebudayaan Fadli Zon /dok Kemenbud

Fadli menyebut penulisan sejarah ulang RI turut memasukkan materi era kolonialisme. Dalam penulisan terbaru, masa penjajahan Indonesia tak sepenuhnya selama 350 tahun.

"Dan kalau tidak salah juga selama ini kita diwarisi oleh satu pemikiran yang mungkin ketika itu konteksnya dapat untuk memupuk kesadaran nasional, bahwa dijajah 350 tahun. Saya kira ini juga perlu direvisi. Itu termasuk yang kita revisi, kalau tidak salah dari para sejarawan," kata dia.

Fadli juga menyebutkan, penulisan sejarah yang ditulis oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi ini sudut pandangnya dari sisi Indonesia. Sedangkan, menurutnya, perspektif saat ini masih dalam perspektif kolonial.

"Jadi kita tidak dijajah 350 tahun. Tetapi perlawanan-perlawanan itu, ada yang dijajah mungkin 40 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang tidak dijajah sama sekali, ada yang mungkin 100-200 tahun dan seterusnya," kata dia.

3. Kementerian Kebudayaan tak intervensi

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Fadli juga membantah, kementeriannya ikut mengintervensi muatan sejarah yang harus dituangkan para sejarawan dalam penulisan ulang ini.

"Silakan bertanya pada sejarawan. Ada yang nggak intervensi? Tidak ada intervensi. Bahkan sampai proses terakhir pun, satu lembar pun saya belum lihat, baru tadi saya lihat. Satu paragraf pun saya enggak pernah lihat," kata dia.

Dia mengatakan, Kementerian Kebudayaan hanya memfasilitasi para sejarawan agar sejarah Indonesia makin kaya. Dia berharap buku ini bisa menjadi salah satu acuan bagi generasi mendatang.

"Fasilitator itu, artinya ya kami memfasilitasi pencerahan karena kami ada program untuk menulis buku sejarah. Saya kira eh ya kita memfasilitasi itu supaya banyak khazanah sejarah kita oleh para sejarawan yang memang ahlinya," kata Politikus Partai Gerindra ini.