Politikus Partai Gerindra Fadli Zon (IDN Times/Linda Juliawanti)
Ujang menjelaskan Fadli Zon ditegur karena Prabowo dan Gerindra berada di koalisi pemerintahan Jokowi. Karena menjadi koalisi, sambungnya, ada hukum tidak tertulis untuk tidak mengkritik pemerintah.
Dia memperkirakan Gerindra menegur Fadli Zon untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Gerindra dengan Jokowi dan pemerintah.
"Inilah salah satu minus gabung dengan pemerintah, tak bisa bersuara keras dan lantang untuk membela rakyat," ucap Ujang.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Fadli Zon dikenal sebagai kritikus. Dia ingin agar Fadli lebih diberi keleluasaan bersuara. Sebab, kata dia, anggota dewan digaji rakyat.
"Jika terus melarang FZ, maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan, bahkan menurun," kata Ujang.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memperkirakan kritik Fadli Zon bagus. Fadli Zon mengkritik untuk mengingatkan pemerintah agar serius menangani banjir di Sintang.
Namun, kata Adi, Fadli Zon bukan kali ini saja menyinggung pemerintahan Jokowi. Publik pun, kata Adi, belum sepenuhnya yakin Fadli Zon ditegur.
"Jika pun benar ditegur tentu publik juga ingin tau bentuk keseriusan tegurannya seperti apa. Apakah Fadli haram kritik pemerintah atau tetap kritis tapi kritis yang berakhlakul karimah," kata Adi.