Fahri Hamzah: OTT KPK Sudah Menjadi Gangguan

15 Feb 2018, 15:54 WIB

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap sejumlah calon kepala daerah petahana dalam operasi tangkap tangan (OTT) dalam beberapa hari terakhir. Namun prestasi KPK ini justru dikritisi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menilai jika KPK keliru mengartikan arti korupsi. Ia juga mengatakan jika OTT yang selama ini dilakukan KPK justru menjadi gangguan. Namun ia tak menyebutkan siapa yang terganggu dengan OTT KPK.

“Saya sudah final membaca, bahwa KPK sudah menjadi gangguan. Pertama-tama karena sudah salah membaca arti dari korupsi. Dia sudah menyimpang dari UU,” ucap Fahri di Gendung DPR RI, Kamis (15/2).

1. Fahri curigai KPK mendapat titipan

Default Image IDN

Fahri menduga OTT yang dilakukan KPK terhadap para calon kepala daerah petahana adalah pesanan dari pesaing mereka di Pilkada.

“Siapa sekarang yang mengontrol KPK menyadap orang? Bagaimana kalau kandidat yang berpotensi kalah mengorder penangkapan kepada KPK?” kata Fahri.

Dirinya juga mendengar bahwa beberapa kandidat yang ditangkap KPK memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi menurut hasil survei di daerahnya masing-masing.

“Saya curiga, penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah titipan dari pesaingnya,” tambahnya.

2. Persekongkolan dalam tubuh KPK

Default Image IDN

Selain mencurigai adanya titipan kepada KPK, Fahri juga menduga ada persekongkolan di tubuh KPK. Fahri menyampaikan bahwa persekongkolan di KPK mungkin terjadi karena ada permintaan kuat dari 171 kepala daerah yang sekarang sedang bertanding.

“Bagaimana kalau para penyadap di KPK itu melakukan deal dengan kandidat-kandidat di 171 Pilkada ini? Sehingga dia melakukan penangkapan, terutama kepada yang surveinya paling tinggi,” ketusnya.

3. KPK bukan malaikat yang melakukan pemantauan moral

Default Image IDN

Fahri juga menyoroti KPK yang sering memantau dan menyadap target tindak pidana korupsi. Menurutnya, pemantauan moral adalah tugas malaikat, bukan KPK.

“Jadi menurut saya, terserah ya kalau Presiden menganggap ini bukan gangguan. Menurut saya, ini gangguan fatal sekali yang merusak sistem dan mengganggu kerja negara, termasuk proses politik dan demokrasi,” tutur dia.

Lanjutnya, tugas KPK yang sekarang adalah memperbaiki sistem negara, bukannya memperbaiki moral orang. “Tiba-tiba KPK menganggap dengan OTT banyak orang moralnya akan jadi tambah baik. Logika dari mana?” kata Fahri.