Ferdy Sambo Terancam PTDH, Apa Itu?

PTDH adalah singkatan dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Ini merupakan pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebabsebab tertentu.

PTDH anggota Polri diatur dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada 14 Juni 2022 dan diundangkan pada 15 Juni 2022.

Pada Pasal 107 dijelaskan bahwa pejabat Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dikenakan sanksi berupa, sanksi etika, dan atau sanksi administratif.

Sanksi etika salah satunya, yakni perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Adapun sanksi etika tersebut dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan.

Sementara itu, sanksi administratif salah satunya adalah PTDH. Sanksi administratif itu dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat.

Berdasarkan Pasal 111 berbunyi, "Terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP".

Terdapat tiga kategori pelanggaran KEPP, ringan, sedang, dan berat. Apabila anggota Polri melakukan pelanggaran sedang dan berat dapat terancam terkena PTDH. Berikut kriteria pelanggaran anggota menurut Perpol Nomor 7 Tahun 2022:

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 KEPP Pasal 17 Ayat 2 menyatakan, kriteria pelanggaran KEPP kategori sedang adalah, dilakukan dengan sengaja atau terdapat kepetingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pada Pasal 17 Ayat 3, kriteria pelanggaran KEPP kategori berat adalah:

A. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain
B. Adanya pemufakatan jahat
C. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akubat hukum
D. Menjadi perhatian publik/; dan/atau
E. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Tim Khusus (Timsus) Polri menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo terkait pembunuhan berencana Brigadir J, pada Kamis (25/8/2022).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, semula rencananya sidang etik digelar pada hari ini, Selasa (23/8/2022).

Dalam kasus ini Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama tiga tersangka lainnya, yakni Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.

Selain keempat tersangka, penyidik baru menetapkan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebagai tersangka baru, yang sama-sama dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Dalam kasus ini Irjen Sambo memerintahkan Bharada E menembak Brigadir J, ia juga mengaku menjadi otak dari pembunuhan berencana tersebut.