Film Dirty Vote Soroti Anggaran Bansos Melonjak Jelang Pemilu 2024

Dalam film Dirty Vote, ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Bivitri Susanti, memaparkan infografis anggaran bansos selama 2014-2024, yang mengalami  kenaikan pesat menjelang tahun politik.

“Di setiap pemilu yang warnanya abu-abu, dia (anggaran bansos) akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun lain-lainya, kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemik COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun tetap Pemilu 2024, ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi hampir mencapai Rp500 triliun,” ujar Bivitri sambil memaparkan infografis di layar besar. 

Pada Januari 2024 sendiri anggaran bansos Rp78,06 triliun sudah dikucurkan. Bansos mengalami kenaikan dari 2023 ke 2024, yakni dari Rp496,8 menjadi Rp508 triliun yang akan dialokasikan secara penuh. 

“Kita juga bisa melihat berapa detail bantuan sosial itu, dari Rp496,8 triliun menjadi Rp508 triliun, 508 triliun ini sebagainya memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini,” ucap Bivitri. 

Beberapa bansos yang menurut Bivitri signifikan adalah bansos sembako dengan pemberian kepada 18,8 juta ke kepala keluarga (KK), beras 10 kg kepada 22 juta KK, dan bantuan langsung tunai kepada 18 juta KK.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan populis lainnya pada 2024, yakni kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar 8 persen, dan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen. Sementara, upah buruh hanya naik 3,2-4,4 persen.

“Kita harus klarifikasi di sini bukannya bantuan sosial harus dihentikan atas nama pemilu, tapi kita harus kembalikan bahwa bantuan sosial atau bansos bukan bantuan politik dan pejabat,” tambah Bivitri. 

Menurut Bivitri, pembagian bansos tersebut mempunyai teori di ilmu politik bernama 'gentong babi'. 

“Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi, agar dirinya bisa dipilih kembali, tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilihnya, melainkan penerusnya,” ucapnya. 

Selain itu, Bivitri mengatakan, banyak menteri yang masih menjabat yang tidak memenuhi syarat cuti berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Menurutnya menteri- menteri dapat percaya diri untuk menyatakan keberpihakan mereka karena presiden tidak netral. 

Sementara, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat tak terprovokasi dan terhasut film dokumenter Dirty Vote. Film itu dinilai sebagai fitnah yang menyudutkan paslon nomor urut dua dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut, tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil,” kata Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Minggu (11/2/2024).

Lebih lanjut, TKN juga mengklaim masyarakat senang kepada Prabowo karena mau melanjutkan program yang dijalankan pemerintahan Jokowi saat ini.

“(Film Dirty Vote) berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat, yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan sekarang,” tutur dia.

Habiburokhman menegaskan narasi film tersebut tak didasari ilmiah. Dia pun menyinggung latar belakang pendidikan Feri yang belum meraih gelar dokter, hal itu membuat proses berpikir Feri tak filosofis.

“Saya meragukan ini doktor apa bukan ya? Memang bukan doktor kalau Feri Amsari ya? Coba dicek. Oh belum? Pantas juga, jadi ilmunya belum sampai ke tingkatan yang filosofis, cara berpikirnya sangat patut dipertanyakan,” kata dia.

“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi sangat tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,“ imbuh Habiburokhman.

Berbeda dengan TKN, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud justru mengapresiasi film Dirty Vote. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta agar tidak ada yang tersinggung dengan kandungan film tersebut.

“Banyak orang baperan (bawa perasaan) kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ujar Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Todung mengatakan, film Dirty Vote merupakan salah satu bagian yang baik dalam memberikan literasi politik kepada masyarakat. Namun, Todung juga tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang merasa tak setuju dengan film tersebut.

“Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan bernegara,” kata dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.