Film Dirty Vote: Pemilu Satu Putaran Tak hanya Menang Suara 50 Persen

Memasuki 10 menit pertama film dokumenter ini, Zainal Arifin Mochtar yang merupakan akademisi UGM ini menjelaskan, kemengan satu putaran merupakan kemungkinan yang kecil karena survei terkadang berbeda dengan hasil terakhir. 

Zainal menggunakan Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai contoh, pemenang Pilkada DKI 2017 putaran pertama yaitu pasangan Ahok-Jarot, namun kalah dengah Anies-Sandiaga pada putaran kedua.

Menurut Zainal, pasangan Ahok-Djarot yang juga didukung Presiden Joko "Jokowi" Widodo konstan mempunyai angka paling tinggi di semua survei pada saat itu, sehingga memimpin suara diikuti Anies-Sandiaga, lalu Agus-Sylviana. Saat putaran kedua pun total suara Ahok-Djarot berbanding terbalik dengan Anies-Sandiaga di putaran satu. 

“Kenapa berbalik karena bersatunya kekuatan pengkritik atau bersatunya kekuatan yang melawan orang yang paling teratas itu Anies dan AHY seakan akan memiliki angka penjumlahan antara jumlah suara Anies dan AHY pada saat itu,” ujar Zainal. 

Kemudian, ia mengaitkan dengan gerakan Empat Jari yang menjadi gabungan kekuatan pasangan capres nomor urut satu dan tiga pada Pilpres 2024. 

Sementara, Feri Amsari yang merupakan akademisi dari Unand melanjutkan pemaparan Zainal. Dia menjelaskan syarat paslon memenangkan satu putaran harus mengikuti Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan selain mengumpulkan 50 persen plus satu suara secara nasional, di 20 provinsi juga minimal harus menang 20 persen. 

Feri juga menyatakan 20 pejabat gubernur dan 182 walikota serta bupati merupakan pilihan presiden sejak 2022-2023. 

“Presiden berwenang menunjuk pejabat gubernur, sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan penjabat bupati dan walikota kewenangan di Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), yang kemudian mendapat restu dari presiden,” ujar Feri.

Feri menjelaskan, peran Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari Presiden Jokowi dianggap tidak mematuhi keputusan Mahkama Konstitusi (MK) karena tidak transparan.

Menunjuk seluruh wilayah yang dipimpin 20 penjabat (Pj) gubernur dan 182 walikota serta bupati pilihan presiden, Feri menganggap langkah politik ini dapat mengumpulkan 140 juta suara pada Pemilu 2024.

“Seluruh wilayah ini yang terdapat penjabat bupati, walikota,dan gubernur kalo kita lihat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) nya adalah sebesar 140 juta suara yang ekuivalen 50 persen lebih suara pemilih,” ujar Feri. 

Feri pun menyebutkan beberapa nama penjabat gubernur yang mempunyai peran dekat dengan presiden sebelumnya dan dianggap tidak netral, seperti Bey Machmudin Pj Gubernur Jawa Barat, Heru Budi Hartono Pj Gubernur DKI Jakarta, Nana Sudjana Pj Gubernur Jawa Tengah, dan Achmad Marzui Pj Gubernur Aceh. 

Tak hanya itu, Feri juga menyebut ada dugaan Pj Bupati Sorong yang menandatangani pakta integritas agar memenangkan pasangan capres nomor tiga Ganjar-Mahfud dengan angka minimal 60 persen plus 1. 

Merespons film Dirty Vote, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat tak terprovokasi dan terhasut film dokumenter Dirty Vote. Film itu dinilai sebagai fitnah yang menyudutkan paslon nomor urut dua dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut, tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil,” kata Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Minggu (11/2/2024).

Lebih lanjut, TKN juga mengklaim masyarakat senang kepada Prabowo karena mau melanjutkan program yang dijalankan pemerintahan Jokowi saat ini.

“(Film Dirty Vote) berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat, yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan sekarang,” tutur dia.

Habiburokhman menegaskan narasi film tersebut tak didasari ilmiah. Dia pun menyinggung latar belakang pendidikan Feri yang belum meraih gelar dokter, hal itu membuat proses berpikir Feri tak filosofis.

“Saya meragukan ini doktor apa bukan ya? Memang bukan doktor kalau Feri Amsari ya? Coba dicek. Oh belum? Pantas juga, jadi ilmunya belum sampai ke tingkatan yang filosofis, cara berpikirnya sangat patut dipertanyakan,” kata dia.

“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi sangat tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,“ imbuh Habiburokhman.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga angkat bicara, karena pasangan capres nomor tiga ini juga disinggung dalam film Dirty Vote. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengapresiasi peluncuran film dokumenter Dirty Vote. Dia meminta agar tidak ada yang tersinggung dengan kandungan film tersebut.

“Banyak orang baperan (bawa perasaan) kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ujar Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Todung mengatakan, film Dirty Vote merupakan salah satu bagian yang baik dalam memberikan literasi politik kepada masyarakat. Namun, Todung juga tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang merasa tak setuju dengan film tersebut.

“Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan bernegara,” kata dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.