Fraksi PKS DPRD DKI: New Normal di Jakarta Bisa Jadi Bom Waktu

28 Mei 2020, 05:45 WIB

Ilustrasi pasar (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Jakarta, IDN Times - Isu penerapan new normal atau normal baru memang santer diberitakan akhir-akhir ini. Tanggapan terkait rencana ini juga muncul dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Achmad Yani.

Dia mengatakan dalam waktu dua minggu terakhir, DKI Jakarta belum juga melakukan tes COVID-19 secara massal. Jadi, menurut dia, data yang saat ini ada tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi.

“Jangan buru-buru, DKI belum lakukan tes COVID-19 secara massal dalam dua minggu terakhir. Ini bahaya, bisa jadi bom waktu,” kata Sekretaris Fraksi PKS itu, Rabu (27/5).

1. Sosialisasi soal normal baru masih minim

Warga melintas di depan toko Sarinah yang tutup, di Jakarta, Selasa (7/4/2020). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Achmad Yani juga mengungkapkan, bahwa masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta belum memiliki kesadaran yang cukup untuk mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), walaupun menurutnya telah dilakukan sosialisasi secara masif. Sedangkan, sosialisasi soal normal baru masih terbilang sangat minim.

“Pertama, masyarakat belum disiplin dalam mematuhi aturan PSBB padahal sosialisasinya sudah sangat masif, apalagi ini (normal baru) yang masih belum jelas. Pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan,” kata dia.

2. Pemerintah provinsi harus lihat risiko dari new normal

Poto pelanggar PSBB di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dia juga mengatakan bahwa DPRD DKI paham kesulitan yang dihadapi Pemprov DKI saat ini, salah satunya adalah permasalahan ekonomi.

Tetapi menurutnya, keselamatan jiwa masyarakat DKI Jakarta jauh lebih penting.

“Kalau masyarakat ditanya, jawabannya pasti mau kerja lagi, cari nafkah lagi buat keluarga. Tapi pemerintah DKI punya hitung-hitungan risikonya. Saya hanya mengingatkan, dampaknya akan luar biasa jika wabah di DKI jadi tidak terkendali,” tuturnya.

3. Perpanjangan PSBB belum diputuskan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pemantauan akses masuk ke Jakarta (Dok. Humas DKI Jakarta)

Berkaitan dengan adanya kenormalan baru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan PSBB di Jakarta belum tentu berakhir pada Jumat (4/6) mendatang.

Dia memang mengungkapkan bahwa PSBB tahap ketiga adalah masa penghabisan, namun dia baru bisa memutuskan PSBB akan diperpanjang atau tidak pekan depan. Maka dari itu, mal di Jakarta juga belum tentu akan buka usai PSBB Jakarta selesai

"Kalau saat ini ada yang mengatakan mal akan buka tanggal 5 Juni, mal buka tanggal 7 (Juni) itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan mana pun yang mengatakan PSBB diakhiri," jelasnya, Selasa (26/5).