Gagasan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024, Realistiskah?

18 Mar 2021, 15:50 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Pemilu Presiden 2024 memang masih tiga tahun lagi. Tetapi, nama-nama calon presiden sudah mulai muncul sekarang ini. Salah satu nama yang banyak berseliweran di daftar lembaga survei adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu disebut-sebut akan kembali menjadi calon kuat presiden pada Pilpres 2024, bila Joko "Jokowi" Widodo tak maju lagi sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Bahkan, Direktur Lembaga Survei Indo Barometer Muhammad Qodari memunculkan gagasan Jokowi berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2024.

"Jokowi dan Prabowo kebetulan selama ini menjadi imajinasi politik orang Indonesia, tentang siapa tokoh yang layak untuk memimpin bangsa ini. Ketika mereka sekarang bersama (dalam satu kabinet), politik Indonesia secara garis besar stabil. Ada catatan begitu Prabowo bergabung ke dalam kabinet, hoaksnya turun 80 persen," ungkap Qodari ketika berbicara dalam program Mata Najwa yang tayang di stasiun Trans 7, Rabu, 17 Maret 2021.

Namun, Qodari menyadari gagasannya itu bisa saja ditolak Jokowi dan Prabowo. Sebab, Jokowi sudah menyampaikan tidak bersedia maju lagi sebagai presiden pada periode selanjutnya.

Gagasan Qodari itu berkelindan dengan rumor adanya upaya untuk melakukan amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945, mengenai masa jabatan presiden. Apakah gagasan Jokowi dan Prabowo pada 2024 realistis diwujudkan?

1. Jokowi didesak harus konsisten dengan pernyataannya, tak lagi bersedia maju jadi presiden

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Presiden Jokowi pada Senin, 15 Maret 2021 kembali menegaskan tak berminat dan punya niat menjabat hingga tiga periode. Menurutnya, sikap tersebut tidak akan berubah.

"Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujar Jokowi melalui video yang diunggah ke kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, kini saatnya Jokowi membuktikan ia akan terus konsisten terhadap pernyataan tersebut. Jokowi, kata dia, harus bisa bersikap seperti pepatah orang Jawa "sabdo pandito ratu tan keno wola wali" yang bermakna bila seorang penguasa ingin dihormati maka perkataannya tak boleh mencla-mencle.

"Sekarang kan beliau sebagai ratu, presiden. Tidak boleh berubah-ubah pernyataannya. Kalau sudah mengatakan A ya harus konsisten tetap begitu. Itu kan yang jadi harapan kita semuanya," ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

"Presiden kan adalah contoh terbaik untuk konsistensi. Inilah kesempatan bagi beliau untuk membuktikannya," sambung dia.

Selain itu, PDI Perjuangan, partai politik yang mengusung Jokowi juga menolak gagasan agar masa jabatan presiden ditambah. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah juga sudah tegas menyampaikan masa jabatan presiden dua periode sudah ideal.

2. Prabowo diperkirakan menolak bila dijadikan calon wakil presiden pada 2024

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (ANTARA FOTO)

Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara Refly Harun, kecil kemungkinan Prabowo ingin kembali maju pada Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Justru, bila ia ingin maju lagi maka posisi yang akan dibidik adalah calon presiden.

Apalagi, hasil polling beberapa lembaga survei, termasuk Indo Barometer milik Qodari juga menunjukkan nama Prabowo menjadi opsi paling banyak dipilih responden. Data pada 9-15 Januari 2021 menunjukkan bila Jokowi tak maju lagi sebagai capres, maka 22,5 persen responden memilih Prabowo.

"Partai-partai lain juga memiliki mimpi untuk melawan kandidat lain yang tingkat popularitasnya biasa-biasa saja. Contoh misalnya Airlangga Hartarto (dari Partai Golkar) di dalam survei namanya belum terdongkrak, tapi kan sudah safari ke mana-mana," ujar Refly dalam program yang sama.

Partai Nasional Demokrat pun sudah ancang-ancang menggelar konvensi partai. Salah satu nama yang melejit adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Menurut saya, gagasan Jokowi-Prabowo meyakinkan dari segi komunikasi, tapi tidak realistis secara politik dan pemikiran (untuk diwujudkan jadi pasangan capres Pilpres 2024)," tutur Refly.

Namun, Qodari yang melempar gagasan itu tetap kekeh akan mengampanyekan ke publik hingga 2024. Sebab, ia merasa memperoleh dukungan dari publik yang dikirim melalui pesan pendek.

Default Image IDN

3. Lebih baik munculkan nama capres baru ketimbang kembali ke gagasan Jokowi-Prabowo

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). (ANTARA FOTO/Yashinta Difa)

Sementara, dari sudut pandang Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, alih-alih kembali ke capres lama, lebih baik memunculkan kandidat presiden baru.

Itu sebabnya, parpol tempatnya bernaung, PKS, akan bekerja keras mengubah undang-undang mengenai pemilu. Tujuannya, agar bisa menghadirkan kandidat presiden lainnya dan mencegah terjadinya polarisasi seperti pemilu 2014 dan 2019.

"Kami sepakat presidential treshold tetap dibutuhkan, tapi jangan terlalu tinggi. Kita kembali saja seperti pada pilpres 2004 dan 2009, di mana semuanya aman damai, sehingga tidak ada polarisasi," ujar Hidayat.

Ia juga berharap PKS bisa naik kelas dan memperoleh lebih banyak suara pada pemilu legislatif mendatang. Mereka menargetkan bisa meraih suara 12-15 persen, sehingga bisa mengajukan sendiri kader-kader mereka menjadi capres dan cawapres.

Selain itu, PKS juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan melakukan amandemen Pasal 7 UUD 1945. Kedua, kata Hidayat, partainya mendorong agar pemerintah kini fokus menjalankan apa yang tertulis dalam UUD 1945.