Jakarta, IDN Times - Partai Buruh bersama empat konfederasi besar pekerja Indonesia yakni KSPI, ORI-KSPSI, KPBI, dan KSBSI, bakal kembali menggelar aksi lanjutan tolak kenaikan harga BBM di Istana, Jakarta Pusat.
Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal memastikan, aksi tersebut bakal digelar secara serentak di seluruh provinsi pada 4 Oktober 2022. Pusat demo berada di ibu kota dan dihadiri ribuan buruh.
Aksi tersebut juga bakal dihadiri puluhan elemen buruh lainnya. Di antaranya, SPI, JALA PRT, organisasi perempuan PERCAYA, Urban Poor Consocium, Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan beberapa organisasi kerakyatan lainnya yang bergabung di Partai Buruh.
"Kami bakal melakukan aksi unjuk rasa serempak di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana diikuti kurang lebih lima sampai tujuh ribu orang yang berasal dari Jabodetabek,," ujar Said Iqbal kepada IDN Times, Minggu, (18/9/2022).
Pihaknya menjelaskan, aksi lanjutan itu tetap mengusung aspirasi sama dengan aksi yang sebelumnya digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Demo digelar dengan mengusung tiga tuntutan, yakni tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen.
Iqbal menilai, ada beberapa alasan mengapa aksi ini digelar. Pertama, harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, seharusnya Presiden Jokowi menurunkan harga BBM seperti harga semula.
Alasan lain, daya beli masyarakat pekerja, khususnya kaum buruh, pekerja rumah tangga, miskin kota, sudah merosot 30 persen diakibatkan naiknya angka inflansi. Kenaikan inflansi disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah naik 12 persen, transportasi naik 20 persen, dan makanan 15 persen.
“Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin rakyat kecil bisa bertahan,” kata dia.
Selain menolak kenaikan harga BBM, aksi Partai Buruh pada tanggal 4 Oktober nanti juga menyuarakan penolakan omnibus law. Menurut dia, aturan itu jadi penyebab penurunan terhadap daya beli dan perlindungan terhadap kelas pekerja. Selain itu, omnibus law juga dianggap menyebabkan tidak naik upah buruh selama 3 tahun berturut-turut.
“Dengan inflansi 15 persen lebih, tahun depan upah sudah dinyatakan tidak naik kembali. Berarti sudah tahun keempat tidak naik upah. Inilah Menteri Tenaga Kerja terpuruk. Tidak mengerti persoalan dan melindungi pengusaha hitam,” ujarnya.
"Inflansi pada tingkat tujuh persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5 persen. Berarti, inflansi dan pertumbuhan ekonomi 12,5 persen. Maka yang dituntut buruh sangat rasional. Tetapi Menteri justru tidak mendengar dan justru kembali mengumumkan tidak lagi menaikkan upah," ujar Iqbal.