Gerakan Indonesia Cerah Klaim Gibran Penyelamat Demokrasi Sipil

14 Apr 2025, 19:43 WIB

Diskusi publik bertajuk 'Merawat supremasi sipil, TNI makin profesional dan Gibran sebagai Penyelamat Demokrasi' di Jakarta, Senin (14/4/2025) (dok. Istimewa)

Intinya sih...

Gibran memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi sipil dan menjembatani dialog antara pemerintah, militer, dan masyarakat.
Febri yakin Gibran akan terus mengawal pemerintahan dan tetap tunduk pada supremasi sipil, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.
Revisi UU TNI bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam merespon tantangan keamanan modern, bukan untuk mengerdilkan peran masyarakat sipil.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah, Febri Wahyuni Sabran, menilai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, memiliki peran penting dan strategis, untuk memperkuat demokrasi sipil di Indonesia.

Febri menjelaskan, dalam konteks demokrasi Indonesia, hubungan harmonis antara supremasi sipil dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional, menjadi pilar penting. Menurut dia, Gibran berperan dalam memperkuat demokrasi sipil.

"Figur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat demokrasi sipil, khususnya dalam menjembatani dialog antara pemerintah, militer, dan masyarakat," katanya dalam diskusi publik bertajuk Merawat Supremasi Sipil, TNI Makin Profesional dan Gibran sebagai Penyelamat Demokrasi di Jakarta, Senin (14/4/2025).

1. Gibran disebut akan mengawal pemerintahan tetap tunduk supermasi sipil

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan di Kota Solo, Selasa (1/4/2025). (IDN Times/Larasati Rey)

Febri yakin ke depan Gibran akan terus mengawal pemerintahan dan tetap tunduk pada supremasi sipil. Apalagi Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyatakan komitmennya membangun demokrasi.

"Isu-isu seperti netralitas TNI dalam pemilu dan proses politik lalu peningkatan kapasitas pertahanan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi, merupakan agenda demokrasi yang dapat diperkuat oleh peran mas Wapres Gibran. Saya kira kalau ini terbangun agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto dan ragam realitas global saat ini dapat kita lalui," tuturnya.

2. Tujuan revisi UU TNI diklaim untuk respons tantangan keamanan dan ancaman

Koordinator Gerakan Indonesia Cerah, Febri Wahyuni Sabran (dok. Istimewa)

Febri menilai UU TNI yang baru disahkan bukan untuk mengerdilkan peran masyarakat sipil. Namun, bertujuan agar TNI mampu mengantisipasi berbagai tantangan keamanan modern.

"Kita ketahui bahwa sebelumnya muncul kekhawatiran, bahkan kritik yang diungkapkan oleh berbagai kelompok Masyarakat Sipil bahwa revisi UU TNI dinilai akan mengembalikan Dwifungsi. Tetapi barangkali, kita pula luput bahwa tujuan dari revisi UU TNI sendiri sebenarnya adalah untuk menyesuaikan peran, dan fungsi TNI dalam merespon tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik internasional," jelasnya.

3. Sejalan dengan komitmen Prabowo

Presiden Prabowo Subianto (dok. Sekretariat Presiden)

Dalam kesempatan itu, Founder Wellbeing Technology sekaligus Pakar Kebijakan Publik, Asep Kususanto menjelaskan peran Gibran cukup krusial dalam mengawal supremasi sipil. Menurutnya, dalam supremasi sipil, keterlibatan masyarakat sipil untuk memastikan agenda demokrasi ini terkonsolidasi optimal sangat diperlukan.

"Secara empiris, memang tidak ada negara yang dapat dikatakan telah mencapai konsolidasi demokrasi secara sempurna. Proses ini adalah sebuah continuum, di mana negara bergerak menuju tingkat konsolidasi yang lebih tinggi atau bahkan mengalami kemunduran demokrasi. Tentu, kita tidak ingin putar balik ke rezim non demokratik," kata dia.

"Itu sebabnya, saya kira peran penting dan strategis ada di Mas Gibran yang sejalan pula dengan komitmen Presiden Prabowo terhadap supremasi sipil. Termasuk dalam hal ini adalah reviei UU TNI sebagai matra penting dalam menjaga kedaulatan negara," sambung Asep.

Asep melanjutkan, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu jaminan kebebasan sipil dan budaya demokrasi di mana aspek transparansi dan akuntabilitas dari sisi pemerintah juga diperlukan. Ia optimistis, Gibran mampu mengawal agenda tersebut.