Geram soal Bayar UKT ITB Pakai Pinjol, Anies: Negara yang Salah

31 Jan 2024, 11:58 WIB

Anies Baswedan (IDN Times/Muhammad Iqbal)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, ikut berkomentar soal fenomena pinjaman online (pinjol) yang dijadikan sebagai alternatif pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung (ITB). Menurutnya, negara sebagai pihak yang patut disalahkan lantaran bisa muncul kebijakan seperti ini di kampus bergengsi di Tanah Air.

"Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah lalu kampus dan negaranya lepas tangan. Silakan Anda urus dan cari sendiri (cara untuk melunasi UKT). Di negara kapitalis paling ekstrem saja gak begitu. Kalau ada kesulitan pasti diajak bicara, apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya, itu nomor satu yang terpenting," ujar Anies di Bandara Trunojoyo, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024).

Ia menambahkan, kampus tidak boleh melihat mahasiswanya sebagai pelanggan jasa pendidikan. Siswa harus dipandang sebagai anak bangsa yang akan membawa kemajuan bagi bangsa.

"Sementara, kalau mereka dipandang sebagai customer, customer tidak bisa bayar, karena tidak mampu bukan karena tidak mau. Lalu, kemudian dihentikan, maka negara melakukan transaksi murahan sama rakyat," tutur dia lagi.

1. Anies sebut penggunaan pinjol untuk bayar UKT bentuk ketidakadilan

Respons Anies Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye politik. Anies mengaku mendengar bahwa presiden masih bersikap netral. (dok. Timnas AMIN)

Lebih lanjut, Anies menilai, penggunaan aplikasi pinjaman online Danacita, bukan solusi bagi mahasiswa yang tidak sanggup membayar UKT. Apalagi bunga yang dikenakan lebih tinggi dibandingkan bunga di tempat lain.

"Ini namanya tidak berkeadilan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Ia menambahkan, biaya pendidikan sesungguhnya ditanggung oleh dua pihak. Pihak pertama, orang tua. Kedua, ditanggung oleh negara.

"Nah, porsi yang ditanggung oleh negara dulu besar. Orang tua dulu membayarnya sedikit sehingga semua orang bisa kuliah. Sekarang, situasinya terbalik. Orang tua yang harus menanggung biayanya," tutur dia.

Porsi biaya yang ditanggung oleh negara, tutur Anies, semakin rendah. Jadi, selama akar permasalahannya tidak diselesaikan maka peristiwa mahasiswa tidak mampu membayar UKT bakal terus berulang.

2. Anies sebut ironis mahasiswa ITB bayar UKT harus lewat pinjol

Ilustrasi kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Lebih lanjut, Anies mengatakan, situasi yang terjadi saat ini di Kampus Ganesha sangat ironis. Sebab, ITB melahirkan dua presiden yang pernah memimpin Indonesia yakni Soekarno dan BJ Habibie.

"Kewibawaan itu dijaga dengan membuat institusi menjadi eskalator sosial ekonomi. Jangan justru menjadi institusi penjajah ilmu yang menjual kepada orang yang mampu membeli. Itu yang sedang terjadi dan ini harus diubah!" katanya.

3. Bunga yang ditawarkan pinjol Danacita mencapai 20 persen

Ilustrasi kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, Yogi Syahputra mengatakan, munculnya skema pinjol berakar dari kebijakan ITB yang dia sebut "tidak berprikemanusiaan", yaitu memaksa mahasiswa yang tidak mampu bayar terancam cuti kuliah. Ia mengatakan, kini banyak mahasiswa yang tidak bisa memilih mata kuliah untuk semester berikutnya karena memiliki tunggakan di semester sebelumnya.

"ITB memaksa cuti teman-teman yang masih memiliki tunggakan dan tidak bisa membayar UKT-nya. Bahkan, beberapa teman kami ada yang tunggakannya sampai Rp50 juta, sampai Rp100 juta, yang bahkan gaji orang tuanya itu cuma UMR," ujarnya.

Di tengah tunggakan itu, kata Yogi, ITB lalu menawarkan opsi kepada mahasiswa untuk melakukan pinjol. Alih-alih memberi manfaat, kata Yogi, skema pinjol itu malah memberikan bunga yang sangat besar dan memberatkan mahasiswa.

“Ini sampai 20 persen (bunganya). ITB ini kan lembaga pendidikan, bukan lembaga keuangan. Kok tega sih memperlakukan mahasiswanya kayak gini?" ujarnya.

Untuk itu, kata Yogi, KM ITB menolak segala bentuk komersialisasi dari mekanisme pembayaran UKT yang ada di ITB. "Prioritas ITB seharusnya adalah pada membantu mahasiswanya dengan ragam mekanisme yang meringankan. Bukan malah mencari keuntungan dengan bekerja sama dengan lembaga pinjaman online berbunga," tutur dia lagi.