Jakarta, IDN Times - Sejumlah kawasan pantai utara (pantura) di Jawa Tengah menjadi prioritas awal pemerintah dalam program perlindungan dan pembangunan pesisir Jawa. Fokus utama program ini adalah menangani banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah yang kian mengkhawatirkan.
Hal ini disampaikan dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan dan sejumlah pemangku kepentingan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyebut, pertemuan ini menjadi titik awal dimulainya pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.
“Rakor ini kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya sudah selesai di Jawa Tengah. Dari Badan Otorita Pantura Jawa itu sudah kulonuwun dengan kami sejak tujuh bulan yang lalu,” kata Taj Yasin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah prioritas agar proses pembangunan berjalan lancar.
“Saya minta nanti bupati dan wali kota segera turun, berkoordinasi dengan masyarakat bahwa ini akan ada segera pembangunan giant sea wall,” kata Taj Yasin.
Pemerintah memetakan wilayah paling rentan di Pantura untuk menjadi fokus awal intervensi. AHY menegaskan, kawasan Semarang dan sekitarnya masuk dalam prioritas bersama Jakarta.
“Kita identifikasi, yang paling rentan adalah Jakarta dan Semarang dan sekitarnya secara simultan. Ada kurang lebih 565 kilometer dari barat hingga timur, tetapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diintervensi,” kata dia.
Di Jawa Tengah, daerah prioritas meliputi Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal. Selain itu, pendekatan penanganan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Menurut AHY, solusi tidak selalu berupa tanggul raksasa secara menyeluruh, melainkan bisa dikombinasikan dengan pendekatan lain.
Ia mencontohkan, perlindungan pesisir dapat dilakukan melalui kombinasi infrastruktur fisik, green solution, hingga pendekatan berbasis alam seperti mangrove.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan menjelaskan, penanganan Pantura akan dibagi berdasarkan segmentasi wilayah.
Untuk Jawa Tengah, salah satu fokus utama berada di kawasan Kendal–Semarang yang telah melalui berbagai kajian teknis.
“Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Didit.
Secara keseluruhan, Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan wilayah Pantura mencapai 651,47 kilometer. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun juga rentan terhadap berbagai bencana pesisir seperti abrasi, rob, penurunan tanah, hingga pencemaran.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menjalankan berbagai upaya, mulai dari rehabilitasi mangrove melalui program Mageri Segoro, pengembangan kawasan karbon biru, hingga pembangunan infrastruktur pelindung pantai.
Sepanjang 2025, sebanyak 2,3 juta batang mangrove telah ditanam bersama berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, masyarakat, hingga pegiat lingkungan.
Selain itu, sejumlah proyek juga terus didorong, seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul pantai di Pekalongan dan Rembang, hingga rencana pembangunan Hybrid Sea Wall di Demak. (WEB)