Golkar Sentil Anies soal Etika Maju Pilgub, Tak Kuat di Luar Kekuasaan
Intinya sih...
- Anies Baswedan mempertimbangkan maju lagi di Pilkada Jakarta setelah kalah di Pemilu Presiden 2024.
- Partai Golkar menyindir Anies karena akan menurunkan marwahnya dan sulit mendapatkan dukungan partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.
- Analisis politik menilai bahwa Anies perlu tetap aktif di panggung politik agar karier politiknya tidak redup.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menanggapi wacana Anies Baswedan yang berpikir serius untuk maju lagi di Pilkada Jakarta usai kalah di Pemilu Presiden 2024. Menurut Ace, Anies memiliki hak politik untuk kembali maju di Pilkada Jakarta.
Sebab, ia baru menjabat satu kali pada periode 2017 hingga 2022. Namun, menurut Ace, Anies berpotensi akan menurunkan marwah dan pangkatnya lantaran sebelumnya sudah menjadi tokoh nasional di pilpres.
"Kan ini turun pangkat dari capres menjadi cagub. Saya kira tentu ini harus dipikirkan. Jangan sampai apa yang disampaikan dalam debat capres dengan Pak Prabowo tempo hari terbukti untuk dirinya sendiri. Kan waktu itu disebut Pak Prabowo tidak kuat berada di luar kekuasaan," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).
"Kan selama ini ada pihak yang memang tetap ingin ada di dalam kekuasaan," tutur dia lagi sambil tersenyum.
Di sisi lain, Ace menilai tidak akan mudah untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab, tetap dibutuhkan dukungan dari partai politik agar bisa didaftarkan ke KPU Jakarta.
1. Ace sindir Anies soal standar kode etik bila maju lagi di Pilkada Jakarta
Lebih lanjut, Ace turut menyindir Anies mengenai prinsip etik yang kerap disampaikan selama kampanye Pilpres 2024. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kerap menyindir Prabowo Subianto tidak memegang etis, karena tidak mempermasalahkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Pencalonan Gibran dinilai sejak awal bermasalah, lantaran ditengarai ada cawe-cawe dari pamannya yang ketika itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Anwar Usman.
"Setiap orang memiliki hak (untuk maju jadi calon kepala daerah). Tapi kan orang selalu menyebut soal standar etis atau tidak etis. Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapa pun yang punya hak untuk jadi calon kepala daerah tetap perlu didukung oleh partai politik," kata Ace.
Di sisi lain, Anies sendiri tidak maju secara independen di Pilkada Jakarta.
2. Golkar nilai Anies beruntung bisa dapat tiket Pilkada Jakarta 2017
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, menilai untuk bisa mendapatkan tiket di Pilkada Jakarta bukan perkara mudah. Dalam pandangan Erwin, Anies Baswedan bisa mendapat tiket di Pilkada 2017 lalu karena faktor keberuntungan saja. Posisi Anies ketika itu sebagai individu yang independen karena bukan merupakan kader parpol manapun.
"Dulu waktu diusung oleh Partai Gerindra dan PKS, Beliau itu independen. Itu pun tengah malam saya bangunkan di rumahnya. Jadi, keberuntungan Pak Anies di Pilkada 2017 waktu itu. Kemudian ada gelombang movement yang disebut 212. Beliau ride the wave pada waktu itu. Itu yang kami lakukan saat Pilkada 2017," ujar Erwin blak-blakan pada Selasa (21/5/2024).
Sementara, menurut Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, butuh tiga parpol untuk bisa mengusung satu paslon. Sebab, sesuai dengan aturan dari KPUD Jakarta, dibutuhkan minimal 22 kursi di DPRD untuk bisa mengusung calon ke Pilkada.
"Kelihatannya akan lebih susah (membangun koalisi). Karena tidak ada yang menggenapi satu paket. Kalau jadi PKS (punya) kursi 18 (di DPRD DKI). Golkar dan PKS punya kurang lebih 10 atau 11 kursi. Tidak mudah, karena semua orang tahu seksinya Jakarta. Dinamika politiknya lebih tinggi," kata Hermawi pada Senin kemarin.
3. Karier politik Anies sudah pasti redup bila tak maju di Pilkada Jakarta
Sementara, analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, bila pilkada digelar saat ini, nama Anies memang yang paling diingat publik. Di bawah Anies terdapat nama Basuki 'Ahok' Tjhaja Purnama, Ridwan Kamil hingga Airin Rachmi Diany.
"Tapi, apakah Anies akan maju, kan belum tentu. Bagi saya, bila Anies tetap maju ini akan down grade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi, kalau seandainya saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, saya tidak akan mau. Cukup sudah menjadi tokoh sentrum dan menjaga stamina politiknya. Mungkin bikin ormas," ujar Adi kepada media di Jakarta pada Senin kemarin.
Ia menilai karier politik Anies tidak akan redup meski tak lagi disorot publik. Anies bisa tetap disorot publik dengan menjadi pengajar, mengikuti kegiatan sosial hingga membuat ormas.
Tetapi, Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago justru berpendapat berbeda. Ia justru mendorong Anies kembali turun ke gelanggang pilkada agar tetap mendapatkan panggung.
"Kalau dia (tidak punya panggung) di gubernur, atau menteri, lampunya akan redup. Sekedar menjadi pengajar atau dosen gak bisa. Ini kan sebenarnya pilihan politik. Apa salahnya jadi menteri, tapi kalau kena reshuffle ya lewat. Gak bisa lagi balik jabatan. Sementara, menjadi gubernur, (bisa menjabat) lima tahun," ujar Pangi pada Senin kemarin.
Sebagai gubernur, kata dia, Anies memiliki akses kepada anggaran, kebijakan dan bersentuhan dengan rakyat. Itu merupakan salah satu cara untuk menjaga tingkat elektabilitasnya.
"Artinya, Anies itu tetap perlu panggung. Kalau enggak, dia lewat. Kalau soal (pilkada) 2029 maju, itu lain soal. Tapi, bisa juga kalau gak dapat dukungan (parpol) ya gak jadi maju Anies. Redup karier politiknya," tutur dia lagi.