Golkar Ungkap Peluang dan Tantangan E-Voting Diterapkan Pemilu 2029

Menurut Doli, salah satu tantangan yang terus dibahas dalam sistem pemilu adalah bagaimana menghasilkan representasi politik yang benar-benar mencerminkan suara rakyat.

"Jadi kita kan sibuk nih bicara tentang apakah sistem pemilu kita selama ini sudah representativeness atau tidak. Kalau threshold dinaikin banyak suara terbuang itu berarti menghilangi rasa representativeness-nya. Maka kita harus mencari formula seketerwakilan-keterwakilannya lah pemilu kita ini. Kan itu tujuannya satu. Seperti yang supaya kita disebut berkualitas," kata Doli.

Ia melanjutkan, pemilu berkualitas juga harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kesan rumit ataupun melelahkan.

"Pemilu yang berkualitas itu pemilu yang memudahkan buat masyarakat. Pemilu yang menyenangkan. Bukan yang merumitkan, bukan yang menyulitkan. Bahkan membuat masyarakat antipati terhadap pemilu karena ah rumit, lelah," ujarnya.

Doli menambahkan, pemilu yang ideal juga harus mampu menekan praktik transaksi politik dan politik uang.

"Misalnya kita mau menjadikan pemilu kita itu menjadi pemilu yang bersih. Pemilu yang berwibawa. Pemilu yang bebas dari political transaksional. Pemilu yang bebas dari vote buying. Pemilu yang lepas dari money politics," katanya.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Doli menjelaskan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam pemilu sejatinya bukan hanya e-voting, tetapi juga mencakup e-counting dan e-recapitulation yang secara umum dikenal sebagai e-election.

Ia menilai, pengalaman penggunaan e-rekap pada dua pemilu terakhir kerap menimbulkan polemik karena belum memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Pemilu.

"Nah, ini saya perlu cerita supaya jangan ada kesalahpahaman di masyarakat bahwa penggunaan atau pemanfaatan sistem digital itu mengacaukan, gitu. Nah, kenapa kemarin kacau e-rekap itu? Pertama tadi, karena dasar regulasinya enggak ada. Sehingga dibuat coba-coba. Sesuatu yang sensitif seperti pemilihan kayak gini dibuat coba-coba, itu masuk wilayah abu-abu," ujarnya.

Karena itu, Doli mengaku mendorong agar Revisi Undang-Undang Pemilu ke depan mengakomodasi penggunaan teknologi digital dan sistem elektronik secara lebih jelas. Ia menekankan, penggunaan sistem elektronik atau digital dalam pemilu sebetulnya bukan untuk merumitkan, namun justru agar memudahkan.

"Yang kemarin itu memang karena memang basic-nya belum kita buat. Nah makanya saya termasuk orang yang di dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang mendorong salah satu isu penting adalah penggunaan sistem digital dan sistem elektronik di dalam pemilu kita. Itu penting," tegasnya.

Meski demikian, Doli mengingatkan bahwa penerapan e-voting tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menyebut setidaknya ada empat syarat utama yang harus dipenuhi.

Pertama adalah kesiapan infrastruktur. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan masih menghadapi tantangan pemerataan jaringan internet dan listrik di berbagai wilayah.

"Jadi kalau kita katakan tadi dapat pertanyaan, mungkin enggak kita mengejar tahun 2029? Mungkin, asal tadi prasyarat-prasyarat ini dipenuhi. Satu, infrastrukturnya," katanya.

Kedua, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Doli menilai tingkat literasi digital masyarakat harus terus ditingkatkan agar pemanfaatan teknologi dalam pemilu berjalan efektif.

Ketiga, kata Doli, kesiapan budaya dan mental masyarakat dalam menghadapi digitalisasi, termasuk membangun sistem keamanan siber yang kuat untuk mencegah potensi peretasan dan manipulasi hasil pemilu.

"Terakhir, yang keempat adalah kembali juga berkaitan dengan soal mental tadi itu. Apakah atau bagaimana kita membangun sistem keamanannya? Ya. Jadi kalau saya tadi sempat menyebutkan bahwa ada di beberapa negara yang sudah mulai meninggalkan e-voting ini, itu karena memang juga rawan penyimpangan. Rawan hacking tepatnya ini," ujarnya.

Menurut Doli, Indonesia tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. Namun, penerapan teknologi dalam pemilu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak justru menimbulkan masalah baru.

"Jadi ya ini yang menurut saya harus hati-hati dan jadi poinnya adalah kita nggak boleh ketinggalan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi juga kita tidak boleh menjadi atau diperalat karena kita tidak mau, tidak tahu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sistem digital atau sistem elektronik itu," imbuh Doli.