Sentimen publik terhadap wacana perubahan desain pilkada
Kampanye terbuka, debat kandidat, dan proses penjaringan calon tetap ada
Sikap Golkar masih berkembang terkait desain pilkada melalui DPRD
Jakarta, IDN Times — Partai Golkar menegaskan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang tengah mengemuka tidak dapat disamakan dengan mekanisme pilkada pada masa Orde Baru (Orba).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji memastikan, jika desain pilkada mengalami perubahan dari langsung menjadi tidak langsung, partisipasi publik tetap akan diakomodasi secara maksimal.
Sarmuji mengatakan, munculnya sentimen penolakan di ruang publik disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pilkada melalui DPRD akan menghilangkan keterlibatan rakyat, seperti yang terjadi pada era Orde Baru.
“Publik menyangka pilkada yang lagi didesain, apakah ada perubahan nanti seperti pilkada di zaman Orde Baru, yang partisipasi publiknya itu hampir nihil. Padahal kalaupun itu nanti ada perubahan desain, misalkan melalui DPRD, itu sama sekali bukan pilkada melalui DPRD seperti pilkada zaman dulu,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026).
Menurut dia, Golkar justru berupaya mengambil unsur-unsur terbaik dari pilkada langsung untuk dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung, apabila nantinya perubahan tersebut benar-benar terjadi.
“Kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan,” ujar Sarmuji.
Sarmuji menegaskan, desain pilkada yang diusulkan Golkar sama sekali berbeda dengan pilkada pada masa Orde Baru yang minim partisipasi masyarakat.
“Ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” ucap dia.
Ia menjelaskan, sejumlah bentuk partisipasi publik tetap dapat dijalankan meskipun pemilihan dilakukan melalui DPRD. Di antaranya adalah kampanye terbuka, debat kandidat, hingga proses penjaringan calon yang melibatkan masyarakat secara luas.
“Misalkan nanti meskipun itu dilakukan oleh DPRD, kampanye langsung itu tetap bisa dilakukan, debat kandidat tetap bisa dilakukan, atau proses penjaringannya melibatkan publik secara luas, sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD,” jelas Sarmuji.
Ia menambahkan, Golkar akan mengakomodasi berbagai desain yang dapat memperkuat keterlibatan rakyat dalam sistem tersebut.
“Desain apa lagi misalkan yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan DPRD, nanti akan kita akomodir secara maksimal,” kata dia.
Terkait sikap resmi fraksi di DPR, Sarmuji menyebutkan bahwa pembahasan masih terus berkembang dan sangat terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Ini masih berkembang ya, desainnya masih mungkin disesuaikan dengan tanggapan masyarakat. Masukan-masukan masyarakat tentu akan sangat penting untuk menyempurnakan desain pilkada yang nanti kalaupun terjadi perubahan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, komunikasi antarpartai dan antarfraksi sudah mulai dilakukan, meski masih bersifat informal.
“Kontak-kontak saja ya. Kontak-kontak,” kata Sarmuji.
“Ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” tambah dia.
Sarmuji menegaskan, Golkar hanya akan menyetujui model pilkada melalui DPRD apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal.
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” imbuh dia.