Jakarta, IDN Times - Mantan perwira TNI Angkatan Udara berpangkat kolonel, Didik Suprayitno, diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Lampung.
Didik menggantikan Gubernur Lampung Petahana M Ridho Ficardo, yang sedang menjalani masa cuti Pilkada 2018. Jabatan itu akan diemban Didik hingga 23 Juni mendatang.
Pengukuhan Didik sebagai Pjs Gubernur Lampung dilakukan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
"Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan YME pada hari ini, Selasa 13 Februari 2018, saya Menteri Dalam Negeri dengan resmi mengukuhkan Dr Didik Suprayitno, MM, sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Lampung," ucap Tjahjo saat pelantikan di Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).
Didik sendiri yang merupakan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, menurut Tjahjo, memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai gubernur sementara.
Tjahjo mengimbau Didik agar lebih cepat berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, terutama dalam membantu melancarkan Pilkada 2018.
"Segera berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah di Lampung. Khususnya, Kapolda Lampung dan BIN (Badan Intelijen Negara) untuk mnginventarisasi Pilkada serentak di Lampung. Ajak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) setempat khususnya Sekda (Sekretaris Daerah)," kata dia.
Tjahjo juga berharap Didik dapat mendekati tokoh agama dan adat, sebagai upaya meminimalisir politik identitas dan kampanye berbau SARA.
"Saya minta kepada Pjs Gubernur Lampung agar berkoordinasi juga dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang ada di Lampung, dalam upaya organisir masyarakat untuk dapat berpartisipasi di Pilkada Lampung," ujar dia.
Menurut Tjahjo, politik identitas dan kampanye berbau SARA harus ditumpas karena dapat mencederai demokrasi di Indonesia.
"Kita harus cegah yang namanya politasasi SARA. Ini adalah racun yang harus kita tumpas karena bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi yang bermartabat," ujar dia.
Tak hanya itu, Didik pun diminta oleh Tjahjo agar mengambil keputusan secara musyawarah dan terbuka agar tidak memimbulkan kecurigaan.
"Kepada Didit walaupun pejabat tapi harus dicermati setiap keputusan yang ada harus dimustawarahkan dan disampaikan ke masyarakat, meskipun nantihya pasti ada yang tidak suka ada yang suka, ini resiko," tandasnya.