Jakarta, IDN Times - Berkas perkara dan surat dakwaa Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara. Ia akan didakwa menerima gratifikasi lebih dari Rp99,8 miliar hingga menerima suap lebih dari Rp5 miliar.
"Tim jaksa mendakwa dengan penerimaan suap senilai Rp5 miliar dan 60 ribu dolar AS disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan 30 ribu dolar AS," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dikutip pada Kamis (9/5/2024).
Penahanan Abdul Ghani Kasuba saat ini menjadi wewenang pengadilan. Meski begitu, ia belum dipindahkan dari Rutan KPK.
"Saat ini masih di tahan pada Rutan Cabang KPK," ujar Ali.
Diketahui, KPK menetapkan tujuh tersangka dalam dugaan korupsi dan manipulasi proyek infrastruktur di Maluku Utara.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba; Kadis Perunahan dan Pemukiman Maluku Utara, Adnan Hasanudin, serta Kepala Dinas PUPR, Daud Ismail.
Kemudian Kepala BPPBJ, Ridwan Arsan; ajudan Ramadhan Ibrahim, serta dua pihak swasta yakni Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.
Sementara itu, Abdul Ghani juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Ia diduga melakukan pencucian uang sampai Rp100 miliar lebih.
KPK sejauh ini masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi terkait perkara ini.