Dikabarkan Walk Out, Gubernur Papua Tolak Proposal Divestasi Freeport

Penolakan proposal yang disodorkan PT. Inalum disebutkan oleh Gubernur Enembe karena diubahnya poin-poin penting dari kesepakatan awal yang dibuat dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Jadi, kesepakatan sebelumnya disepakati antara Menteri Keuangan kalau mau buat perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahan baru, maka harus dibahas dan disepakati bersama,. Bahkan, Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut diubah dan diganti dengan tiba-tiba, lalu ada proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” kata Gubernur Enember dikutip dari Seputar Papua.

Menurut Gubernur Enembe, dirinya sangat mempertanyakan kemunculan nama PT. Indocopper Investama di dalam proposal divestasi tersebut. Menurut dia, perusahan itu sebelumnya adalah milik Aburizal Bakrie yang kemudian dibeli oleh PT. Freeport Indonesia.

"Ini (proposal) sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham sebesar 26 persen adalah millik PT. Inalum. Pemerintah Papua akan dapat saham 10 persen, sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa," kata Gubernur Enembe dikutip dari Seputar Papua.

Terkait isi-isi proposal yang berbeda dari kesepakatan awal, Gubernur Enembe mengkritik itu dengan tegas. "Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodoh kami orang Papua," kata Enembe dengan nada tegas.

Selain menolak proposal divestasi Freeport, Gubernur Enembe juga ingin agar pembicaraan terkait BUMD ini dibahas ulang. "Saya sudah minta untuk perlu kita duduk bicara kembali, karena kita belum bicara soal kepemilikan hak rakyat. Kita kaya tapi kenapa kita seperti pengemis saja," kata Gubernur Enembe.

Kendati mendapat penolakan dari Lukas Enembe, PT. Inalum tetap menjanjikan bahwa sebagian saham PT. Freeport Indonesia akan diberikan kepada pemerintah Papua. Pemerintah Papua akan dapat saham Freeport Indonesia yang pembeliannya ditalangi dulu oleh PT. Inalum. Total saham itu sendiri nantinya sebesar 10 persen. 

Gubernur Enembe juga menyebutkan bahwa PT. Inalum rencananya akan menalangi biaya divestasi saham Freeport Indonesia. Setelahnya, pemerintah Papua akan mencicil dengan cara dividen. Dividen ini sendiri tentunya dengan sistem pembagian yang adil di mana pemerintah dan rakyat Papua juga masih bisa menikmati hasil dari kepemilikan saham ini.

Dikonfirmasi oleh Rendi A. Witular, pihaknya membantah bahwa pihaknya melakukan kebohongan dalam proposal yang disodorkan. Hal ini juga dikonfirmasi Rendi kepada awak media. "Tidak ada bohong-bohongan. Yang dilakukan PT. Inalum nantinya adalah terus melakukan pembicaraan dengan Pemprov Papua terkait divestasi saham Freeport," ujar Rendi dikutip dari Tabloid Jubi.