Guru Pesantren di Bandung Perkosa 12 Santri, KPAI : Dicuci Otaknya!

Menurut dia, mengingat peristiwa ini berlangsung dalam rentang waktu lama yakni 2016 sampai 2021 sampai tidak ada yang bisa mendeteksi dan melapor.

"Padahal sudah lahir bayi-bayi, ada apa dengan orang tua para korban di Bandung? Apalagi diketahui pelaku mempunyai jabatan dan kedudukan yang tentu segala kiprahnya menjadi perhatian publik di sekitarnya, tapi publik seperti dibungkam?" ujarnya

Bahkan Jasra juga menduga kasus ini kejahatan seksual ini tidak berdiri sendiri namun ada berkaitan bisnis atau suatu program sebab usaha pelaku sudah berlangsung lama tanpa ada yang melapor.

"Tanpa terdeteksi oleh regulasi pengawasan, tanpa orang tua korban melapor, tanpa tersentuh. Sedangkan eksploitasi seksual dalam rangka pesantren, menjadi kedok untuk memajukan usaha pelaku sudah berlangsung lama, bahkan ada 8 bayi, 2 santri hamil akibat perbuatannya," imbuhnya.

Jasra mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS.

Dia menegaskan kekerasan seksual oleh Herry Wiryawan harus mendapatkan jaminan hukum dari negara.

"Selain pentingnya dorongan UU PKS segera disahkan. Kita juga perlu mengingat bahwa beragamnya bentuk pola pengasuhan, belum semuanya diakomodir dalam regulasi yang ada, sehingga perlu payung regulasi pengasuhan setingkat UU, agar kisah kisah seperti ini bisa diminimalisir dan negara bisa berbuat lebih," kata Jasra.

Dia meminta pihak berwenang baik dari polisi dan jaksa memberikan hukum yang seberat-beratnya kepada pada pelaku.

"Kita berharap dengan prosesnya yang sudah P21 di kejaksaan, bahwa pelaku akan segera diadili, artinya ada proses penting mengungkapkan fakta," ujarnya.