Gus Ipul: Anggaran Komisi Nasional Disabilitas Sisa Rp500 Juta Hoaks

03 Mar 2025, 22:05 WIB

Santi Dewi

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. (IDN Times/Alya Achyarini & Rendy Septian Anwar)

Intinya sih...

Gus Ipul membantah anggaran KND tersisa Rp500 juta, menyebutnya hoaks
Anggaran KND dipangkas dari Rp6,9 miliar menjadi Rp3,1 miliar, namun pelayanan bagi disabilitas tetap ada
Kementerian Sosial juga mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp970 miliar, total anggaran Kemensos 2025 tersisa Rp78,6 triliun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) tersisa Rp500 juta, imbas pemangkasan anggaran yang dilakukan era pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menegaskan hal yang disampaikan komisioner KND itu hoaks.

"Saya sudah sampaikan hal itu kemarin. Hoaks itu. Itu hoaks ya," ujar Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Gus Ipul mengklarifikasi semula pagu awal KND berjumlah sekitar Rp6,9 miliar. Tetapi, setelah dilakukan pemangkasan, anggaran KND masih tersisa Rp3,1 miliar.

"Jadi, masih ada (sisa anggaran) Rp3 miliar dan efisiensinya itu pada dinas perjalanan atau hal-hal lain yang tidak mengganggu tugas pokok," tutur dia.

1. Menteri Sosial pastikan pelayanan untuk kaum disabilitas tak terpengaruh

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. (IDN Times/Alya Achyarini & Rendy Septian Anwar)

Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan meski terdapat pemangkasan anggaran di Komisi Nasional Diasbilitas (KND), tetapi diklaim tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan bagi kelompok disabilitas.

"Pelayanannya tetap (ada). Kami tetap memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas," kata Gus Ipul.

Sebelumnya, Komisioner KND, Kikin Purnawirawan Tarigan mengatakan mayoritas anggaran yang dipotong adalah perjalanan dinas untuk melakukan tugas dan fungsi monitoring, evaluasi, serta advokasi dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kikin khawatir pemangkasan anggaran tersebut tidak hanya menghambat proses pengawasan, evaluasi, advokasi, tapi juga regenarasi kepengurusan KND. Sebab, kepengurusan KND periode 2020-2024 akan berakhir.

2. Anggaran Kemensos masih tersisa Rp78,6 triliun usai dipangkas pemerintah

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, Kementerian Sosial yang dipimpin Gus Ipul juga tak luput dari pemotongan anggaran. Setelah dilakukan rekonstruksi, maka total anggaran yang dipotong mencapai Rp970 miliar. Maka, anggaran Kemensos untuk 2025 masih tersisa Rp78,6 triliun.

"Sehingga pagu akhir anggaran 2025 menjadi Rp78,6 triliun," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 13 Februari 2025.

Gus Ipul juga memastikan anggaran bantuan sosial (bansos) yang langsung diberikan kepada masyarakat tidak akan mengalami pengurangan.

3. Prabowo akan lakukan penghematan hingga Rp750 triliun

Presiden Prabowo Subianto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara, pemangkasan anggaran ini bakal terus dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, ia menargetkan bakal memangkas anggaran hingga mencapai angka Rp750 triliun.

Putaran pertama mulai dilakukan saat ini dengan total anggaran yang dipangkas mencapai Rp306 triliun.

"Penghematan yang kita lakukan, putaran pertama, Kementerian Keuangan, disisir dihemat Rp300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp308 triliun," ujar Prabowo dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul pada 15 Februari 2025.

Namun pemangkasan kedua akan dikembalikan Rp58 triliun ke kementerian/lembaga (K/L), sehingga sisa anggaran yang dipangkas Rp250 triliun. Pemangkasan ketiga, kata Prabowo, sebesar Rp300 triliun dan dikembalikan Rp100 triliun ke BUMN sebagai penyertaan modal negara (PMN) sehingga sisa Rp200 triliun yang akan dipangkas.

Dengan begitu, total anggaran negara yang dipangkas dari tahap pertama hingga ketiga sebesar Rp750 triliun.

"Jadi, totalnya kita punya Rp750 triliun," katanya.