Gus Miftah: Prabowo Bentuk UKP untuk Tangani Intoleransi

15 Nov 2024, 21:01 WIB

Dini Suciatiningrum

Pendakwah Miftah Maulana ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus presiden. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Prabowo membentuk UKP Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan untuk meningkatkan toleransi dan koeksistensi.
Gus Miftah menyatakan peran lembaga pendidikan dan rumah ibadah penting dalam menanamkan semangat toleransi.
Keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan jurnalisme moderasi ditekankan untuk menciptakan lingkungan kondusif di era digital.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto membuat sebuah langkah terobosan, terutama untuk menerjemahkan spirit Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.

Untuk itu, Prabowo membentuk Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan untuk meningkatkan toleransi dan koeksistensi, serta mengatasi masalah-masalah intoleransi, diskriminasi, dan ekstrimisme.

"UKP melihat program toleransi dan koeksistensi harus dimulai dari ruang-ruang publik, khususnya lembaga pendidikan dan rumah-rumah ibadah," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11/2024).

1. Maksimalkan peran ibadah

Sidang Raya XVIII Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jumat (8/11/2024) di Kete Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. (Dok. Istimewa)

Pria yang akrab disapa Gus Miftah mengatakan dengan membentuk zona toleransi dan nondiskriminasi, peran lembaga dalam menanamkan semangat toleransi dan koeksisten semakin besar.

"Begitu pula peran rumah-rumah ibadah dapat dimaksimalisasi untuk tujuan toleransi dan koeksistensi," katanya.

2. Penting dalam menghasilkan narasi-narasi positif

Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana saat mengikuti kegiatan retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. (IDN Times/Aditya Mustaqim)

Dia menekankan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, juga penting dalam menghasilkan narasi-narasi positif untuk menciptakan lingkungan kondusif di era digital.

"Jurnalisme moderasi diarahkan untuk memproduksi narasi-narasi yang berorientasi pada generasi muda, agar tidak mudah terseret arus informasi intoleran," ujanya.

3. Indonesia bisa menjadi teladan di bidang toleransi

Kul Sharif Mosque (unsplash.com/Daniil Silantev)

Langkah lain yang tak kalah penting adalah program evaluasi yang ketat, mulai dari pusat, daerah, hingga desa dan kampung. Evaluasi dilakukan bersama-sama, termasuk bekerjasama dengan semua stakeholders di tingkat nasional maupun internasional.

"Dengan begitu, Indonesia bersama negara-negara lain menjadi teladan di bidang toleransi dan koeksistensi," katanya.