Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024. (IDN Times/Dok Puspen Kemendagri)
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024. (IDN Times/Dok Puspen Kemendagri)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengungkap, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan disebut akan menjadi Menteri Haji dan Umrah menyusul perubahan status lembaga ini menjadi kementerian.

Hal itu disinggung Marwan Dasopang dalam rapat evaluasi Haji 2025 di DPR, Rabu (27/8). Rapat itu turut dihadiri Gus Irfan serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Dan tentu nanti Gus Irfan (Kepala BP Haji) ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri haji," kata Marwan dalam rapat tersebut.

Marwan juga menyampaikan, Kementerian Haji dan Umrah akan mulai beroperasi dalam 30 hari setelah UU Kementerian Haji dan Umrah tersebut diberlakukan.

"Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan mungkin belum 60 hari saya lupa pak sekjen ikut yang merumuskan kapan menyampaikan pertangungjawaban itu lebih cepat pak, kalau nggak salah paling 30 hari atau berapa saya lupa," kata Legislator Fraksi PKB itu.

Selain itu, Marwan mengatakan, Menteri Agama Nasaruddin Umar selanjutnya murni akan mengurusi pekerjaan bidang keagamaan dan melepas tanggung jawan urusan haji.

"Segera menteri agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama jadi sudah tepat menjadi KH Nasaruddin Umar," kata dia.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Haji dan umrah telah resmi disahkan menjadi UU—landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Adalun, pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Editorial Team