Haji 2024: Diklaim Sukses Kemenag, Dianggap Kusut DPR

Di tengah suka cita keberhasilan itu, anggota dewan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji. Pembentukan Pansus Haji buntut dari sejumlah kritik atas penyelenggaraan haji 2024 yang disampaikan Tim Pengawas (Timwas) Haji ke Kementerian Agama (Kemenag).

Ketua Timwas Haji Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ada sejumlah masalah yang ditemukannya.

"Ada banyak laporan yang masuk, pertama matinya AC di mana-mana," ujar Cak Imin dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/6/2024).

Cak Imin juga menyoroti tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang melebih kapasitas. Sehingga, para jemaah saling berdesakan. "Kemudian overcapacity tendanya, tidak ada kasur. Ini semua harus dikalkulasikan," kata dia.

Selain itu, kata Cak Imin, Timwas Haji DPR RI juga menemukan penempatan jemaah yang tidak sesuai maktab. Menurut Cak Imin, karena tempat di tenda sempit, ada sejumlah jemaah yang memilih tidur di lorong. Cak Imin menyampaikan hal itu saat sidak ke sejumlah tenda di Mina.

"Kita menemukan fakta bahwa jumlah jemaah dengan kapasitas tenda tidak sesuai. Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," ucap dia.

Kemudian, Cak Imin juga menemukan fasilitas kamar mandi ramah lansia dan disabilitas masih minim. Menurutnya, tagar haji ramah lansia jangan hanya sebagai tagline.

"Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel. (Tagline) Haji Ramah Lansia jangan hanya kampanye, tapi harus betul-betul diterapkan. Rasio kamar mandi harus dihitung berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi, dan yang paling penting, keran-keran wudu tersendiri harus disediakan," ucap dia.

Setelah itu, DPR RI membentuk Pansus Hak Angket Haji 2024. Persetujuan pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 diambil dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023/2024 DPR, di Gedung Nusantara II, Selasa (9/7/2024).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia meminta anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina memaparkan alasan pengusulan Pansus Angket Haji.

Selly menjelaskan hal mendasar yang menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji 2024, karena adanya sejumlah temuan yang dilakukan DPR RI dalam pelaksanaan haji. 

Sementara itu, rapat perdana Pansus Hak Angket Haji DPR RI ditunda pada Rabu (17/7/2024).

"Memang sedianya hari ini jam 13.00 tepat akan ada rapat pansus perdana untuk memilih pimpinan pansus," ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya dalam keterangannya.

Wisnu mengaku, tiba-tiba mendapat kabar bahwa rapat tersebut ditunda. Ia menuturkan, penundaan rapat itu karena pimpinan DPR tak bisa hadir.

"Sehingga khusnuzon kami karena mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir, kami akan stand by d isini untuk kemudian mempersiapkan apa saja hal yang nanti akan dibahas dan dilaksanakan di acara pansus tersebut," tuturnya.

"Di mana rapat ini, karena perdana harus dihadiri oleh pimpinan DPR RI," kata dia.

Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menduga ada dugaan pengalihan kuota tambahan haji tak sesuai aturan. Pansus menemukan dugaan tambahan 20 ribu kuota haji, 10 ribunya dialihkan Ongkos Naik Haji Plus (ONH Plus).

"Itu akan kita selidiki apakah pengalihan ini ternyata diikutin dengan tindakan renta yang itu kemudian memberikan keuntungan," kata Luluk di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Cak Imin juga sempat menyentil Kementerian Agama yang terkesan antikritik terkait karut-marut pelaksanaan haji 2024. Cak Imin lantas menyinggung jawaban Kemenag terkait kepadatan di Mina. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief sempat menjawab bahwa kepadatan yang terjadi di Mina sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Menurut Cak Imin selama ini tidak pernah ada terobosan yang bersifat resolutif yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengatasi berbagai persoalan haji. 

"Malah kemarin dikritik marah Kemenag, dikritik soal Mina yang orang tidur laki perempuan bertumpuk dalam kondisi pakaian ihram, krik krik jawabannya 'ya sejak jaman nabi ya memang begitu' jawaban kemenag begitu," kata Cak Imin saat memberikan sambutan dalam Mukernas PKB, di JCC, Jakarta, Selasa(23/7/2024).

Selain itu, Cak Imin turut menyoroti persoalan lain yang terjadi dalam pelaksanaan haji, misalnya lempar jumrah baru diatasi setelah satu abad lamanya. Ia pun mengatakan, perbaikan pelaksanaan haji mungkin bisa berubah ketika nanti Jazilul Fawaid menjadi Menteri Agama. 

"Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumrah bertingkat, kenapa Arafah Mina ga dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi menteri agama kira-kira," kata dia.

Yaqut memastikan, Kemenag akan menampung semua masukan dan kritik dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, termasuk pelaksanaan haji. Bagi Yaqut, kritik yang diberikan seperti vitamin. 

"Kami sangat terbuka dengan kritik. Karena, kritik itu adalah vitamin buat kami, untuk terus memberikan perbaikan layanan terhadap umat. Jadi semua kritik dipersilahkan. Berikan kami kritik. Bagi kami, kritik adalah vitamin," kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Yaqut memastikan akan mengikuti semua proses pansus angket haji di DPR. Menurut dia, pansus haji diperbolehkan oleh konstitusi. 

"Kita akan ikuti semua proses karena semua proses dilindungi konstitusi dan diperbolehkan. Maka akan kita ikuti," ujar Yaqut, saat ditemui di Kompleks Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).