Happy Ending Prabowo-Sandi: Lawan Jokowi di Pilpres yang Jadi Kawan

Ujang menjelaskan masuknya Prabowo dan Sandi ke dalam kabinet akan menguntungkan Jokowi. Sebab, secara otomatis pemerintahan Jokowi semakin kuat karena dapat sokongan politik dari Partai Gerindra. 

"Di sisi lain, Pak Prabowo juga happy karena jatah menteri di kabinetnya tidak berkurang. Tetap dua menteri. Cuma digeser dari Menteri KKP ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandi juga happy karena dengan jadi menteri membantu mewujudkan cita-citanya untuk kembali maju di pilpres 2024 nanti," tutur Ujang secara blak-blakan. 

Ia menilai Sandi menerima tawaran menjadi menteri lantaran turut menimbang kepentingannya lebih jauh di tahun 2024. Sebab, dengan masuk ke dalam kabinet otomatis akan sering mendapatkan eksposure dari media massa. 

"Selama satu tahun ini dia berjalan di media sosial kan tidak ramai dan gak ada yang melirik. Namun, dengan dia masuk sebagai menteri akan mempercepat untuk mendongkrak elektoral," katanya lagi. 

Sayangnya, Ujang melanjutkan, yang tidak bahagia lagi-lagi adalah rakyat. Sebab, sudah sempat terpecah dan diadu domba pada 2019, tetapi ujung-ujungnya para elit malah berkompromi. 

"Para politikus ini kan suka berpura-pura. Di depan seolah-olah rival, tetapi di belakang malah saling rangkul," ujarnya. 

Ujang menilai fenomena semacam ini membahayakan demokrasi di Indonesia. Sebab, koalisi Jokowi-Ma'ruf di pemerintahan sangat gemuk yakni 85 persen. Kalaupun ada oposisi, mereka tidak cukup kuat untuk melakukan koreksi dan kritik terhadap pemerintahan yang ada. 

"Kan yang disisakan hanya PAN yang tidak berdaya, Partai Demokrat yang memposisikan dirinya berada di tengah, PKS kan juga menempatkan dirinya tidak konsisten dan lemah," ujar Ujang. 

Ia menjelaskan PKS tidak konsisten karena ketika ada penambahan kursi Wakil Ketua di MPR, mereka malah ikut mendukung. Seharusnya, bila PKS meneguhkan posisi sebagai oposisi maka tidak akan mendukung meski diiming-imingi jatah wakil ketua MPR. 

"Jadi, mereka itu juga tidak (memosisikan) oposisi murni, ada kepentingan juga," tutur dia. 

Dalam pandangan Ujang, alasan Gerindra menyodorkan nama Sandiaga ke Presiden Jokowi karena dua hal. Pertama, sebagai bentuk kompensasi atas dana jumbo yang sudah dikeluarkan oleh Sandiaga ketika pilpres 2019.

Dalam beberapa wawancara, Sandiaga mengakui untuk mengikuti pilpres tahun lalu, ia merogoh kocek hingga mencapai Rp1,4 triliunan. Bahkan, ia tidak menyesali meski sudah mengeluarkan dana besar namun tidak terpilih sebagai wakil presiden. 

"Buat saya tidak ada penyesalan sama sekali. Ini menjadi pengorbanan dan di politik itu kalau kita mau mandiri maka harus berani keluar uang sendiri," kata pria yang akrab disapa Sandi itu ketika diwawancarai oleh Refly Harun di akun YouTubenya. 

Kedua, kata Ujang, sebab dari lima petinggi di Partai Gerindra, hanya Sandi yang belum mendapatkan posisi apa-apa. "Ahmad Dasco sudah jadi Wakil Ketua DPR, Ahmad Muzani jadi Wakil Ketua MPR, Fadli Zon juga sudah ada di DPR dan menjabat sebagai Ketua BKSAP, Sugiono yang sempat jadi ajudan Prabowo kan sekarang sudah di DPR. Tersisa Sandi yang belum punya posisi apapun," tutur dia. 

Ujang mengatakan Sandi juga tak sembarangan memilih posisi menteri. Ia cenderung akan menolak bila ditawarkan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Belajar dari kasus Edhy Prabowo, ia tak mau ikut terperosok. "Bila ia menjadi Menteri KKP akan sulit untuk membangun citra demi 2024 nanti. Makanya, ia ambil lahan (posisi menteri) yang ringan dan tidak berat," ujarnya. 

Ia menilai Sandi cocok menjadi Menteri Parekraf sebab memiliki latar belakang pengusaha muda yang sudah lama bergelut di dunia bisnis. Namun, Sandi tidak memiliki pengalaman sebagai pejabat publik yang memahami dunia birokrasi. 

"Pengalaman jadi Wakil Gubernur DKI itu kan sekedar ban serep. Tidak ada kewenangan untuk membuat kebijakan. Artinya, ia belum memiliki pengalaman yang matang di dunia birokrasi. Jangan sampai ia dianggap mampu tapi malah tak mampu ketika diberi pekerjaan itu," tutur Ujang blak-blakan. 

Sementara, ketika ditanya rekam jejak enam menteri baru yang dipilih oleh Jokowi, Ujang meragukan integritas mereka. Sandiaga pun diketahui sempat memiliki rekening di perusahaan cangkang di Panama yang terungkap dalam dokumen bernama "Panama Papers." Panama diketahui merupakan salah satu negara yang dicari oleh para pengusaha untuk menyimpan uang karena bebas pajak. 

Dalam klarifikasinya pada 2016 lalu, Sandi menjelaskan sangat lazim dalam proses investasi dan penciptaan lapangan kerja menggunakan offshore service. "Tentunya, semua harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku," tutur Sandi empat tahun lalu. 

Jokowi, kata Ujang, sudah tidak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri rekam jejak para calon menterinya. "Jadi, gak ada (menteri) yang bersih murni. Semua seperti kacang hijau, campur aduk, ada hitamnya dan putihnya," kata dia. 

"Semua (pejabat) dalam tanda petik ingin merampok negara dan ini menjadi persoalan bagi kita semua," ujarnya lagi. 

Maka, ia tidak akan terkejut seandainya ada lagi menteri di kabinet Jokowi yang menjadi 'pasien' KPK. "Sebab, kan menteri-menteri ini sering dijadikan tanda petik ATM bagi partai politik. Itu kan sudah menjadi rahasia umum," kata dia.