Hari Ini, Mahkamah Konstitusi Dengarkan Keterangan 4 Menteri dan DKPP

Jakarta, IDN Times - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024) memasuki momen yang ditunggu oleh banyak pihak. Pada hari ini, empat menteri dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal didengarkan keterangannya oleh hakim konstitusi.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pihak paslon Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud. Permohonan kedua pihak itu ditolak oleh hakim konstitusi.

Tetapi, hakim konstitusi memilih mengambil alih dan memanggil sendiri. Mereka mengaku MK memiliki kepentingan untuk mendengarkan keterangan para pejabat tinggi tersebut terkait dugaan kecurangan pemilu.

Salah satunya dipicu distribusi bansos yang jor-joran. Keempat menteri yang diundang oleh MK, yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Sosial Tri Rismaharini; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi; dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Lantaran empat menteri dan lima anggota DKPP dipanggil atas inisiatif MK, maka hanya hakim konstitusi yang dapat mendalami keterangan mereka.

"Bahwa agenda sidang pada Jumat adalah untuk mendengar keterangan-keterangan dari para menteri yang sudah kami agendakan, termasuk dari DKPP. Oleh karena itu, tetap para pihak, baik pemohon satu, dua, termohon (KPU), dan pihak terkait (tim hukum paslon nomor urut dua dan Bawaslu) untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh para hakim," ujar Hakim Ketua MK, Suhartoyo di Gedung MK pada Kamis (4/4/2024) malam.

"Tetap, komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan. Hanya para hakim yang boleh mengajukan pendalaman," tutur dia.

Apa harapan dari para pemohon satu dan dua dengan kehadiran keempat menteri dan anggota DKPP?

Anggota tim hukum dari paslon nomor urut satu, Refly Harun berharap keempat menteri itu bisa memberikan keterangannya secara independen. Kehadiran keempat menteri itu sesungguhnya tak memerlukan izin dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun, Menko Muhadjir mengakui tetap meminta izin kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebelum hadir di ruang sidang MK.

"Kami berharap (keterangan para menteri) independen. Mereka menyatakan keterangan yang sebenar-benarnya. Seandainya mereka tidak menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya, kami berharap hakim konstitusi bisa mendalami dan mengajukan pertanyaan yang brilian, sehingga nanti akan terlihat, akan terlihat (apakah betul ada cawe-cawe Jokowi)," ujar Refly ketika menjawab pertanyaan IDN Times di Gedung MK pada Kamis malam kemarin.

Keterangan yang diharapkan oleh tim hukum paslon 01, yaitu para menteri bisa bersuara soal sumber pendanaan bansos jelang pemilu 2024.

"Apakah (pendanaan bansos) sesuai dengan prinsip good governance, clean government, t ermasuk juga distribusinya," kata pakar hukum tata negara itu.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengakui tak ikut dilibatkan dalam pembagian bansos yang distribusinya dilakukan jelang pemilu. Presiden Jokowi justru mengajak Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Nasional Pangan (Bapanas) dalam pendistribusian bansos tersebut.

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima pernah menyampaikan Risma diduga sengaja tak dilibatkan dalam pemberian bansos lantaran khawatir tak bisa diatur oleh Istana. Sebab, Risma merupakan menteri yang berasal dari PDIP.

Sementara, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis tetap berharap pihaknya dan paslon 01 diberikan kesempatan oleh hakim konstitusi untuk ikut mendalami keterangan kepada empat menteri dan anggota DKPP.

"Yang akan melakukan wawancara itu hanya anggota-anggota majelis hakim. Buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu (bertanya)," ujar Todung pada 3 April 2024 lalu di Jakarta.

Meski begitu, Todung tetap tak mempermasalahkan keputusan hakim yang mengambil alih untuk mendalami sendiri keterangan dari empat menteri tersebut.

"Tapi, kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim, kami menerima dengan sepenuh hati, dan itu buat kami satu langkah maju dari MK untuk mengungkap kecurangan pemilu," tutur advokat senior itu.

Sementara, Jokowi memastikan keempat menterinya akan hadir di sidang MK hari Jumat.

"Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat, akan hadir," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Timur, pada 3 April 2024.

Saat ditanyakan media tentang pesan khusus terhadap empat menterinya di sidang MK, Jokowi mengaku menyerahkan sepenuhnya ke empat menterinya.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu menteri keuangan misalnya mengenai anggaran, seperti apa. Kalau Mensos mengenai bantuan sosial seperti apa, nanti akan dijelaskan semuanya," ucap dia.

Hari Ini, Mahkamah Konstitusi Dengarkan Keterangan 4 Menteri dan DKPP

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di