Harta Prabowo Bertambah Rp77 M Jadi Rp2 Triliun Setelah Jabat Menhan

14 Sep 2021, 16:40 WIB

Prabowo Subianto ketika mengikuti debat Pilpres 2019 (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Prabowo Subianto merupakan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid II yang mengalami kenaikan harta kekayaan. Bila ditelusuri dari situs pelaporan harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Prabowo pada 2020 naik Rp23,3 miliar. Kini, Menteri Pertahanan itu memiliki harta Rp2.029.339.519.335.

Tetapi, harta kekayaan Prabowo pada 2019 mengalami lonjakan lebih tinggi dibandingkan 2018. Mengutip data di LHKPN komisi antirasuah, dua tahun lalu Prabowo, yang dilantik menjadi menteri pertahanan pada 23 Oktober 2019, melaporkan memiliki harta kekayaan Rp2.005.956.560.835.

Sedangkan, harta kekayaannya sebelum dilantik jadi menhan yakni Rp1.952.013.493.659. Ini merupakan data pada Juli 2018. Bila diakumulasi, terdapat kenaikan harta Rp77.326.025.676 dari periode pertengahan Juli 2018 hingga Desember 2020. Artinya, nominal harta Prabowo terus mengalami kenaikan sejak ia menjabat menhan.

Bahkan, di masa pandemik harta Prabowo mengalami kenaikan mencapai Rp23,3 miliar. Namun, dalam catatan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, bukan Prabowo saja yang hartanya bertambah.

"Sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara melaporkan hartanya bertambah selama pandemik. Tetapi, kenaikannya masih dalam angka yang wajar," ungkap Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, ketika memberikan keterangan pers virtual pada 7 September 2021 lalu.

Apa saja harta yang dimiliki oleh Prabowo yang dilaporkan ke KPK?

1. Harta kekayaan Prabowo paling besar di surat berharga atau saham yang mencapai Rp1,7 triliun

Ilustrasi Harta Kekayaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Mengutip situs resmi LHKPN, pada 2020 Prabowo tercatat melaporkan memiliki harta paling besar dalam bentuk surat berharga atau saham. Nominalnya mencapai Rp1,7 triliun.

Kemudian, disusul aset berupa 10 tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor dan Jakarta Selatan. Nominalnya mencapai Rp275.320.450.000. Namun, Prabowo tidak mencantumkan aset berupa tanah yang diduga dimiliki dan tersebar di Kalimantan Timur dan Aceh.

Aset berupa kepemilikan tanah itu sempat disinggung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam debat capres 2019 lalu. Jokowi menyebut Prabowo memiliki 220 ribu hektare tanah yang tersebar di area Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah.

Lalu, Prabowo juga memiliki aset berupa sejumlah kendaraan mewah. Ia tercatat memiliki kendaraan roda empat merek Toyota Alphard, Land Rover Jeep, Toyota Land Cruiser Jeep, Mitsubishi Pajero Jeep, hingga Toyota Lexus Jeep. Ia juga melaporkan memiliki satu unit sepeda motor merek Suzuki. Akumulasi nilainya mencapai Rp1,2 miliar.

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nominal Rp16,3 miliar, harta lainnya mencapai Rp40 miliar, serta kas dan setara yang bernilai Rp2,5 miliar.

2. Prabowo merupakan satu dari lima menteri di kabinet Jokowi yang paling kaya

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bila merujuk data harta kekayaan para pejabat, maka Prabowo merupakan salah satu menteri di kabinet Jokowi yang paling kaya. Ia memiliki kekayaan lebih dari Rp2 triliun.

Namun, ada empat menteri lainnya yang juga memiliki harta kekayaan bernilai triliunan. Keempat orang itu yakni:

Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif): Rp3,815 triliun
Wahyu Sakti Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan): Rp2,428 triliun
Erick Thohir (Menteri BUMN): Rp2,312 triliun
Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan): Rp1,225 triliun

3. Pejabat publik ada yang lapor harta kekayaan ke KPK minus Rp1,7 triliun

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan (Tangkapan layar YouTube KPK)

Selain itu, ada pejabat publik yang harta kekayaannya dilaporkan mengalami kenaikan, ada pula justru melaporkan nominal hartanya anjlok. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut, ada pejabat di kementerian yang melaporkan harta kekayaannya minus Rp1,7 triliun.

Sedangkan, harta kekayaan tertinggi mencapai Rp8 triliun, yang berada di instansi yang sama.

"Di antara kementerian lembaga, masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp1,7 triliun. Jadi, kita pikir Rp1,7 triliun minus. Pada saat yang sama tertingginya bisa Rp8 triliun," kata Pahala pekan lalu.

Ia menjelaskan, bila hartanya minus maka hal itu menandakan jumlah utang yang dimiliki sangat besar. Namun, menurut dia, angka itu boleh jadi tidak tepat. Sebab, beberapa pejabat yang berlatar belakang pengusaha kerap hanya memasukkan nilai saham perusahaan, bukan nilai perusahaan mereka.

"Berapa sahamnya tercatat itu saja dicatat. Oleh karena itu, ada kemungkinan di lapangan berbeda," kata dia lagi.