Hasto PDIP Sentil Demokrasi Indonesia di Momentum KAA ke-71

18 Apr 2026, 14:00 WIB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Hasto Kristiyanto menilai meningkatnya pelaporan hukum terhadap kritik publik menunjukkan kemunduran demokrasi dan menegaskan bahwa kritik adalah bentuk cinta tanah air, bukan ancaman bagi pemerintah.
Ia menekankan pentingnya kebebasan berpendapat, fungsi pengawasan independen, serta kesadaran sejarah sebagai fondasi berpikir bangsa agar karakter progresif masyarakat tetap terjaga.
Hasto menyebut demokrasi harus melampaui prosedur elektoral dengan mengusung semangat Konferensi Asia Afrika untuk memperkuat kebebasan sipil dan keadilan sosial di Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti serius kualitas demokrasi Indonesia dalam momentum peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Ia menegaskan, semangat pembebasan yang lahir dari KAA harus tercermin dalam praktik bernegara hari ini, terutama dalam menjaga kebebasan sipil dan ruang kritik publik.

Dalam seminar yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Hasto menilai meningkatnya pelaporan hukum terhadap kritik publik sebagai sinyal kemunduran demokrasi. Ia menekankan bahwa kritik semestinya dipahami sebagai bagian dari koreksi kebijakan, bukan ancaman terhadap pemerintah.

"Republik ini dibangun dengan dialektika pemikiran. Ketika kita mengkritik pemerintah, itu bukan berarti kita ingin pemerintah gagal. Sebaliknya, kritik adalah wujud cinta tanah air dan rasa sayang kita agar negara ini mencapai tujuannya dengan benar," kata Hasto, Sabtu (18/4/2026).

1. Kebebasan berpendapat jadi pilar utama demokrasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan (IDN Times/Lia Hutasoit)

Hasto menegaskan kembali bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, dan kebebasan pers merupakan fondasi utama kemerdekaan yang hakiki. Ia menilai, pembatasan terhadap perbedaan pandangan justru bertentangan dengan cita-cita awal berdirinya bangsa Indonesia.

Ia juga menyoroti pentingnya fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi modern. Menurutnya, lembaga legislatif harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen tanpa intervensi, agar demokrasi tetap sehat, kuat, dan substantif.

2. Kesadaran sejarah sebagai fondasi bangsa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dok. Istimewa.

Selain itu, dia menyinggung pentingnya menghidupkan kembali kesadaran sejarah sebagai fondasi berpikir bangsa. Hasto menyebut adanya upaya sistematis di masa lalu yang menjauhkan masyarakat dari narasi sejarah kritis, sehingga melemahkan karakter progresif bangsa.

"Kita tidak boleh membiarkan sejarah kita terputus. KAA bukan hanya soal hubungan luar negeri, tapi soal bagaimana kita membangun masyarakat yang berdikari dan bebas dari tekanan. Di bumi Indonesia, tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," katanya.

Lebih lanjut, Hasto menekankan pentingnya kesadaran sejarah sebagai dasar berpikir bangsa. Ia menyebut, pernah ada upaya sistematis di masa lalu yang menjauhkan masyarakat dari narasi sejarah kritis, sehingga berdampak pada melemahnya karakter progresif bangsa.

3. Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral

Sekjen PDIP Hasto Kristianto (kanan) dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (kiri) dalam jumpa pers di Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta Utara. (IDN Times/Amir Faisol)

Dalam pandangannya, demokrasi tidak cukup dimaknai sebatas prosedur pemilu atau elektoral. Demokrasi harus menjadi instrumen membebaskan rakyat dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan.

Karena itu, semangat Konferensi Asia Afrika dinilai masih sangat relevan hari ini. Nilai-nilai KAA dianggap dapat menjadi pijakan penting dalam memperkuat kebebasan sipil sekaligus mendorong keadilan sosial di Indonesia.

Peringatan 71 tahun KAA ini pun diharapkan menjadi momentum refleksi nasional. Tujuannya, memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia agar semakin sehat, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat.